Jakarta (Antara Bali) - Gerakan Bersama Buruh Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) memberikan nilai nol kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait kebijakan mengenai penyelesaian masalah alih daya atau "outsourcing" di perusahaan plat merah.
Menurut siaran pers dari Geber BUMN yang diterima di Jakarta, Kamis, pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan perhatian nyata soal pemberdayaan buruh seperti yang dijanjikan, termasuk soal alih daya, meskipun sudah memerintah satu semester.
Geber BUMN menilai proses penyelesaian persoalan alih daya justru "berhenti" pada pemerintahan Jokowi-JK. Janji yang disampaikan saat kampanye, yang akan melarang dan menyelesaikan permasalahan alih daya di BUMN, justru tidak tampak ditindaklanjuti.
Hal tersebut terlihat dari tidak adanya tanggapan atau langkah dari kementerian terkait, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga dugaan pembiaran semakin menguat.
Padahal, pada pemerintahan sebelumnya, kasus alih daya BUMN hampir membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir diinterpelasi oleh DPR dan Menteri BUMN Dahlan Iskan nyaris dijemput paksa oleh buruh.
Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, Menteri BUMN Rini Soemarno justru secara terang-terangan tidak mengalokasikan anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk menyelesaikan alih daya di BUMN.
Padahal, keuangan BUMN saat itu sebenarnya masih mampu untuk mengangkat pekerja alih daya menjadi pekerja tetap. Menteri BUMN juga dua kali menghindar dari jadwal rapat kerja gabungan bersama DPR dengan dalih fokus pada PMN dan Konferensi Asia Afrika 2015. Begitu pula dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Geber BUMN menilai kementerian tersebut terlihat "tidak bernyali" meskipun kewibawaannya "dikangkangi" BUMN.
Sejumlah nota dinas desakan dan nota pemeriksaan, tidak digubris dan tidak mampu mengikat kepatuhan BUMN. Yang lebih ironis, Satgas "Outsourcing" BUMN yang dipimpin kementriannya pun sering diabaikan keputusannya. Karena itu, bersama elemen buruh lainnya, Geber BUMN akan turun ke jalan pada aksi Hari Buruh atau biasa disebut MayDay yang jatuh pada Jumat (1/5). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Menurut siaran pers dari Geber BUMN yang diterima di Jakarta, Kamis, pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan perhatian nyata soal pemberdayaan buruh seperti yang dijanjikan, termasuk soal alih daya, meskipun sudah memerintah satu semester.
Geber BUMN menilai proses penyelesaian persoalan alih daya justru "berhenti" pada pemerintahan Jokowi-JK. Janji yang disampaikan saat kampanye, yang akan melarang dan menyelesaikan permasalahan alih daya di BUMN, justru tidak tampak ditindaklanjuti.
Hal tersebut terlihat dari tidak adanya tanggapan atau langkah dari kementerian terkait, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga dugaan pembiaran semakin menguat.
Padahal, pada pemerintahan sebelumnya, kasus alih daya BUMN hampir membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir diinterpelasi oleh DPR dan Menteri BUMN Dahlan Iskan nyaris dijemput paksa oleh buruh.
Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, Menteri BUMN Rini Soemarno justru secara terang-terangan tidak mengalokasikan anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk menyelesaikan alih daya di BUMN.
Padahal, keuangan BUMN saat itu sebenarnya masih mampu untuk mengangkat pekerja alih daya menjadi pekerja tetap. Menteri BUMN juga dua kali menghindar dari jadwal rapat kerja gabungan bersama DPR dengan dalih fokus pada PMN dan Konferensi Asia Afrika 2015. Begitu pula dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Geber BUMN menilai kementerian tersebut terlihat "tidak bernyali" meskipun kewibawaannya "dikangkangi" BUMN.
Sejumlah nota dinas desakan dan nota pemeriksaan, tidak digubris dan tidak mampu mengikat kepatuhan BUMN. Yang lebih ironis, Satgas "Outsourcing" BUMN yang dipimpin kementriannya pun sering diabaikan keputusannya. Karena itu, bersama elemen buruh lainnya, Geber BUMN akan turun ke jalan pada aksi Hari Buruh atau biasa disebut MayDay yang jatuh pada Jumat (1/5). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015