Jakarta (Antara Bali) - Kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional
Bali dan Jakarta sepakat rekonsiliasi atau islah untuk menyelesaikan
dualisme kepemimpinan di internal partai tersebut, kata anggota tim
runding kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso.
"Hasil pertemuan tadi, pertama kubu (Munas) Bali dan Ancol sepakat mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, rujuk, dan musyawarah mufakat terkait adanya perbedaan dan perpecahan yang terjadi di internal Golkar," kata Priyo usai pertemuan diantara kedua kubu di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan kedua pihak menghindari sejauh mungkin cara-cara melalui Mahkamah Partai maupun pengadilan.
Menurut dia, penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan akan memakan waktu lama yaitu sekitar 1,5 sampai dua tahun sehingga berdampak negatif bagi internal partai.
"Kalau melalui jalur pengadilan pasti energi yang dihabiskan akan besar dan Golkar rugi pada Pemilu gubernur karena kami tidak bisa mengusung calon karena kepengurusan kembar," ujarnya.
Hasil kedua menurut Priyo, kedua kubu sepakat bahwa kepengurusan kembar dan perselisihan cukup dilokalisir di Jakarta atau di tingkat pusat. Menurut dia, jangan sampai perselisihan itu merembet hingga ke tingkat provinsi, kecamatan bahkan desa.
"Kebijakan kami agar segenap mesin partai Golkar untuk tidak melakukan langkah yang bisa memanaskan situasi ke arah perpecahan," ujarnya.
Ketiga ujar dia, kedua kubu sepakat bahwa tanggal 8 Januari 2015 akan dilakukan perundingan lanjutan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Priyo mengatakan pertemuan lanjutan tanggal 8 Januari 2015 itu termasuk membahas mengenai masih adanya perbedaan pandangan mengenai Munasi Riau 2009. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Hasil pertemuan tadi, pertama kubu (Munas) Bali dan Ancol sepakat mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, rujuk, dan musyawarah mufakat terkait adanya perbedaan dan perpecahan yang terjadi di internal Golkar," kata Priyo usai pertemuan diantara kedua kubu di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan kedua pihak menghindari sejauh mungkin cara-cara melalui Mahkamah Partai maupun pengadilan.
Menurut dia, penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan akan memakan waktu lama yaitu sekitar 1,5 sampai dua tahun sehingga berdampak negatif bagi internal partai.
"Kalau melalui jalur pengadilan pasti energi yang dihabiskan akan besar dan Golkar rugi pada Pemilu gubernur karena kami tidak bisa mengusung calon karena kepengurusan kembar," ujarnya.
Hasil kedua menurut Priyo, kedua kubu sepakat bahwa kepengurusan kembar dan perselisihan cukup dilokalisir di Jakarta atau di tingkat pusat. Menurut dia, jangan sampai perselisihan itu merembet hingga ke tingkat provinsi, kecamatan bahkan desa.
"Kebijakan kami agar segenap mesin partai Golkar untuk tidak melakukan langkah yang bisa memanaskan situasi ke arah perpecahan," ujarnya.
Ketiga ujar dia, kedua kubu sepakat bahwa tanggal 8 Januari 2015 akan dilakukan perundingan lanjutan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Priyo mengatakan pertemuan lanjutan tanggal 8 Januari 2015 itu termasuk membahas mengenai masih adanya perbedaan pandangan mengenai Munasi Riau 2009. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014