Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Kadek Diana mendesak pemerintah provinsi untuk memperbaiki jalan raya yang menjadi kewenangannya, karena sejumlah ruas jalan tersebut mengalami kerusakan.
"Kami mendesak pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bali untuk mengecek jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Sehingga dalam anggaran APBD mendatang bisa dialokasikan untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut," katanya di Denpasar, Kamis.
Jalan provinsi yang tersebar di kabupaten dan kota panjangnya mencapai ratusan kilometer. Namun dalam perbaikan perlu skala prioritas yang mesti didahulukan diperbaiki.
"Saya berharap pemerintah merespon aduan masyarakat, terutama perbaikan jalan provinsi. Karena jalan provinsi tersebut sebagian besar menghubungkan antarkabupaten yang ada di Pulau Dewata," ucap politikus PDIP asal Sukawati, Kabupaten Gianyar.
Ia mengatakan melihat dari APBD Bali yang mencapai Rp2,5 triliun, perbaikan infrastruktur seperti jalan raya harus menjadi skala prioritas, karena dengan kelancaran itu akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata.
"Sektor pariwisata menjadi andalan utama, karena itu objek-objek wisata yang melalui jalan provinsi harus bagus, sehingga wisatawan merasa nyaman dalam perjalanannya," ucapnya.
Dikatakan kalau dalam APBD ada dana sebaiknya diarahkan untuk perbaikan infrastruktur, bukan sebaliknya disimpan pada Bank BPD.
"Kalau setengahnya saja digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, tentu dampak dan manfaat kepada masyarakat lebih besar. Karena semua masyarakat akan merasakan dari pembangunan itu," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Gubernur Bali Made Mangku Pastika harus merancang secara efektif dan skala prioritas dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata.
"Saya berharap ke depan ada pembangunan infrastruktur jalan, sehingga dalam kurun waktu lima tahun tidak ada jalan provinsi yang mengalami rusak parah," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami mendesak pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bali untuk mengecek jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Sehingga dalam anggaran APBD mendatang bisa dialokasikan untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut," katanya di Denpasar, Kamis.
Jalan provinsi yang tersebar di kabupaten dan kota panjangnya mencapai ratusan kilometer. Namun dalam perbaikan perlu skala prioritas yang mesti didahulukan diperbaiki.
"Saya berharap pemerintah merespon aduan masyarakat, terutama perbaikan jalan provinsi. Karena jalan provinsi tersebut sebagian besar menghubungkan antarkabupaten yang ada di Pulau Dewata," ucap politikus PDIP asal Sukawati, Kabupaten Gianyar.
Ia mengatakan melihat dari APBD Bali yang mencapai Rp2,5 triliun, perbaikan infrastruktur seperti jalan raya harus menjadi skala prioritas, karena dengan kelancaran itu akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata.
"Sektor pariwisata menjadi andalan utama, karena itu objek-objek wisata yang melalui jalan provinsi harus bagus, sehingga wisatawan merasa nyaman dalam perjalanannya," ucapnya.
Dikatakan kalau dalam APBD ada dana sebaiknya diarahkan untuk perbaikan infrastruktur, bukan sebaliknya disimpan pada Bank BPD.
"Kalau setengahnya saja digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, tentu dampak dan manfaat kepada masyarakat lebih besar. Karena semua masyarakat akan merasakan dari pembangunan itu," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Gubernur Bali Made Mangku Pastika harus merancang secara efektif dan skala prioritas dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata.
"Saya berharap ke depan ada pembangunan infrastruktur jalan, sehingga dalam kurun waktu lima tahun tidak ada jalan provinsi yang mengalami rusak parah," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014