Denpasar (Antara Bali) - Pengembangan industri mikro dan kecil (IMK) mempunyai peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, namun menghadapi tantangannya dan hambatan yang sangat berat.
"Pengembangan IMK tidak dapat dilakukan dengan kebijakan yang sama berlaku umum dari tingkat pusat ke daerah, namun harus mampu mengakomodir sesuai kondisi yang dibutuhkan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panusunan Siregar di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan, permasalahan daerah memerlukan solusi kedaerahan, sehingga wewenang yang selama ini dipegang pemerintah pusat harus diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan era desentralisasi.
Dalam kaitan dengan pengembangan IMK, pemerintah daerah, khususnya Bali maupun kabupaten/kota di daerah ini mampu mengkoordinasikan berbagai unsur terkait yang mampu mendorong pertumbuhan IMK.
Pertumbuhan IMK Bali berada di bawah pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 6,17 persen pada triwulan II-2014, sehingga mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) minus 2,53 persen jika dibandingkan triwulan I-2014.
Namun secara tahunan (y-on-y) IMK Bali pada triwulan kali ini justru tumbuh positif sebesar 2,52 persen, jika dibandingkan triwulan yang sama tahun 2013, namun angka pertumbuhan itu pada triwulan ini berada di bawah angka nasional.
Panasunan Siregar mengingatkan, kebijakan dan strategis dalam pengembangan IMK harus menonjolkan sumberdaya lokal yang efisiensi dengan sentuhan keterampilan yang mencerminkan keindahan pada kearifan lokal.
Demikian pula lintas pelaku di masyarakat dapat menjalin kerja sama dalam meningkatkan nilai sumber daya setempat. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian, bahwa peran IMK sangat strategis untuk menciptakan kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan pengembangan IMK sangat tergantung dari kondisi lingkungan bisnis sekitarnya, penguatan usaha dan permodalan, terutama akses kepada lembaga perbankan, disamping produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran lokal, nasional dan ekspor, ujar Panasunan Siregar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pengembangan IMK tidak dapat dilakukan dengan kebijakan yang sama berlaku umum dari tingkat pusat ke daerah, namun harus mampu mengakomodir sesuai kondisi yang dibutuhkan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panusunan Siregar di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan, permasalahan daerah memerlukan solusi kedaerahan, sehingga wewenang yang selama ini dipegang pemerintah pusat harus diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan era desentralisasi.
Dalam kaitan dengan pengembangan IMK, pemerintah daerah, khususnya Bali maupun kabupaten/kota di daerah ini mampu mengkoordinasikan berbagai unsur terkait yang mampu mendorong pertumbuhan IMK.
Pertumbuhan IMK Bali berada di bawah pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 6,17 persen pada triwulan II-2014, sehingga mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) minus 2,53 persen jika dibandingkan triwulan I-2014.
Namun secara tahunan (y-on-y) IMK Bali pada triwulan kali ini justru tumbuh positif sebesar 2,52 persen, jika dibandingkan triwulan yang sama tahun 2013, namun angka pertumbuhan itu pada triwulan ini berada di bawah angka nasional.
Panasunan Siregar mengingatkan, kebijakan dan strategis dalam pengembangan IMK harus menonjolkan sumberdaya lokal yang efisiensi dengan sentuhan keterampilan yang mencerminkan keindahan pada kearifan lokal.
Demikian pula lintas pelaku di masyarakat dapat menjalin kerja sama dalam meningkatkan nilai sumber daya setempat. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian, bahwa peran IMK sangat strategis untuk menciptakan kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan pengembangan IMK sangat tergantung dari kondisi lingkungan bisnis sekitarnya, penguatan usaha dan permodalan, terutama akses kepada lembaga perbankan, disamping produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran lokal, nasional dan ekspor, ujar Panasunan Siregar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014