Negara (Antara Bali) - Dari pengamatan terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bupati Jembrana, I Putu Artha menilai, sakit atau sehatnya lembaga keuangan yang dikelola desa adat tersebut tergantung pada pengurus.
"Rata-rata LPD yang sakit dari sisi likuiditas keuangganya, karena pengurus kurang disiplin dan bertanggungjawab," kata Bupati Artha saat menghadiri Rapat Badan Kerjasama LPD, Jumat di Negara.
Menurut Artha, mengurus LPD tidak boleh main-main, karena yang dikelola adalah uang milik masyarakat luas.
"Jangan berpikir menjadi pengurus LPD untuk mencari jabatan yang terhormat di masyarakat. Tanggungjawab sebagai pengurus LPD sangat besar, baik secara moral maupun hukum," ujarnya.
Selain disiplin, tanggungjawab serta kemampuan dari pengurus, Bupati Artha juga menghimbau, nasabah LPD tidak gampang terprovokasi sehingga melakukan penarikan tabungan besar-besaran.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Rata-rata LPD yang sakit dari sisi likuiditas keuangganya, karena pengurus kurang disiplin dan bertanggungjawab," kata Bupati Artha saat menghadiri Rapat Badan Kerjasama LPD, Jumat di Negara.
Menurut Artha, mengurus LPD tidak boleh main-main, karena yang dikelola adalah uang milik masyarakat luas.
"Jangan berpikir menjadi pengurus LPD untuk mencari jabatan yang terhormat di masyarakat. Tanggungjawab sebagai pengurus LPD sangat besar, baik secara moral maupun hukum," ujarnya.
Selain disiplin, tanggungjawab serta kemampuan dari pengurus, Bupati Artha juga menghimbau, nasabah LPD tidak gampang terprovokasi sehingga melakukan penarikan tabungan besar-besaran.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013