Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali menandatangani perjanjian kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana terkait sinergi pengumpulan data lapangan perpajakan yang berkualitas.
Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh dalam keterangannya di Denpasar, Selasa, mengatakan lewat kerja sama ini diharapkan dapat memperoleh informasi tentang wajib pajak seluas-luasnya melalui bantuan dan sinergi dengan TNI, yang tetap mengedepankan prinsip kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh dan Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Bambang Trisnohadi.
"TNI seperti yang kita ketahui merupakan satuan yang sangat dekat dengan masyarakat dan sangat dicintai oleh masyarakat," ujarnya.
Nurbaeti menyampaikan terima kasih kepada Panglima Kodam IX/Udayana yang telah berkenan untuk menyepakati kerja sama dan menjalin sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Satuan TNI, lanjut dia, selalu mengedepankan komunikasi sosial dan menjalankan pembinaan teritorial dengan segenap lapisan masyarakat dengan sangat baik. "Oleh karena itu, sinergi ini sangat penting untuk kita jalankan demi kepentingan negara dan kepentingan bersama," kata Nurbaeti.
Sementara itu Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Bambang Trisnohadi mengatakan ruang lingkup kerja sama ini meliputi pencari data dan/atau informasi untuk perluasan basis data perpajakan.
Selain itu dukungan penyelenggaraan kegiatan operasional bersama, kegiatan intelijen bersama, dan kegiatan lainnya yang disepakati bersama.
"Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah dilakukan di tingkat pusat sebelumnya yaitu antara TNI AD dengan DJP pada tahun 2022. Ini merupakan perwujudan tindak lanjut kerja sama yang telah dilakukan oleh pusat," ucap Bambang Trisnohadi.
Baca juga: DJP Bali peringati Hari Pajak dengan kegiatan bakti sosial
Baca juga: Realisasi pemadanan NIK sebagai NPWP di Bali capai 99 persen
Baca juga: Penerimaan pajak di Bali sudah capai Rp6,63 triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh dalam keterangannya di Denpasar, Selasa, mengatakan lewat kerja sama ini diharapkan dapat memperoleh informasi tentang wajib pajak seluas-luasnya melalui bantuan dan sinergi dengan TNI, yang tetap mengedepankan prinsip kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh dan Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Bambang Trisnohadi.
"TNI seperti yang kita ketahui merupakan satuan yang sangat dekat dengan masyarakat dan sangat dicintai oleh masyarakat," ujarnya.
Nurbaeti menyampaikan terima kasih kepada Panglima Kodam IX/Udayana yang telah berkenan untuk menyepakati kerja sama dan menjalin sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Satuan TNI, lanjut dia, selalu mengedepankan komunikasi sosial dan menjalankan pembinaan teritorial dengan segenap lapisan masyarakat dengan sangat baik. "Oleh karena itu, sinergi ini sangat penting untuk kita jalankan demi kepentingan negara dan kepentingan bersama," kata Nurbaeti.
Sementara itu Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Bambang Trisnohadi mengatakan ruang lingkup kerja sama ini meliputi pencari data dan/atau informasi untuk perluasan basis data perpajakan.
Selain itu dukungan penyelenggaraan kegiatan operasional bersama, kegiatan intelijen bersama, dan kegiatan lainnya yang disepakati bersama.
"Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah dilakukan di tingkat pusat sebelumnya yaitu antara TNI AD dengan DJP pada tahun 2022. Ini merupakan perwujudan tindak lanjut kerja sama yang telah dilakukan oleh pusat," ucap Bambang Trisnohadi.
Baca juga: DJP Bali peringati Hari Pajak dengan kegiatan bakti sosial
Baca juga: Realisasi pemadanan NIK sebagai NPWP di Bali capai 99 persen
Baca juga: Penerimaan pajak di Bali sudah capai Rp6,63 triliun
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024