Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali akan menyasar sebanyak 2.700 orang perwakilan berbagai kelompok masyarakat di provinsi itu dalam sosialisasi pengawasan partisipatif untuk tahapan pilkada serentak 2024.
"Segmen yang akan disasar itu beragam, mulai dari pemilih disabilitas, kelompok perempuan, organisasi kepemudaan, serta kelompok masyarakat adat," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali Ketut Ariyani di Denpasar, Jumat.
Jumlah tersebut, kata Ariyani, akan dilakukan dalam 27 sesi sosialisasi di sembilan kabupaten/kota se-Bali, dengan masing-masing peserta dalam sosialisasi sebanyak 100 orang.
Srikandi Bawaslu Bali tersebut menambahkan, dalam proses elektoral atau pemilihan, keterlibatan aktif masyarakat merupakan bentuk kedaulatan yang menjadi esensi penting negara yang menganut sistem demokrasi.
Baca juga: Bawaslu Bali ingin semua TPS di Pilkada 2024 ramah disabilitas
"Untuk itu, penting bagi kita menyebarkan spirit pengawasan kepada publik, minimal masyarakat tahu dulu, paham dulu apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam pelaksanaan proses elektoral," ujar Ariyani.
Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi semua pihak, menurut dia, pilkada serentak 2024 diharapkan dapat berlangsung dengan transparan dan adil, mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.
"Keterlibatan masyarakat bukan hanya menciptakan hasil yang sah, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Legitimasi hasil pemilihan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral serta berperan dalam menentukan pemimpin daerah dan pemimpin bangsa.
"Peran kita bersama untuk mengawasi prosesnya, demi menciptakan pemimpin yang kredibel," ujar Ariyani.
Baca juga: Bawaslu Bali lakukan supervisi terkait bakal calon perseorangan di Karangasem
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
"Segmen yang akan disasar itu beragam, mulai dari pemilih disabilitas, kelompok perempuan, organisasi kepemudaan, serta kelompok masyarakat adat," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali Ketut Ariyani di Denpasar, Jumat.
Jumlah tersebut, kata Ariyani, akan dilakukan dalam 27 sesi sosialisasi di sembilan kabupaten/kota se-Bali, dengan masing-masing peserta dalam sosialisasi sebanyak 100 orang.
Srikandi Bawaslu Bali tersebut menambahkan, dalam proses elektoral atau pemilihan, keterlibatan aktif masyarakat merupakan bentuk kedaulatan yang menjadi esensi penting negara yang menganut sistem demokrasi.
Baca juga: Bawaslu Bali ingin semua TPS di Pilkada 2024 ramah disabilitas
"Untuk itu, penting bagi kita menyebarkan spirit pengawasan kepada publik, minimal masyarakat tahu dulu, paham dulu apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam pelaksanaan proses elektoral," ujar Ariyani.
Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi semua pihak, menurut dia, pilkada serentak 2024 diharapkan dapat berlangsung dengan transparan dan adil, mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.
"Keterlibatan masyarakat bukan hanya menciptakan hasil yang sah, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Legitimasi hasil pemilihan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral serta berperan dalam menentukan pemimpin daerah dan pemimpin bangsa.
"Peran kita bersama untuk mengawasi prosesnya, demi menciptakan pemimpin yang kredibel," ujar Ariyani.
Baca juga: Bawaslu Bali lakukan supervisi terkait bakal calon perseorangan di Karangasem
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024