Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali telah menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Serentak dengan 70 persen adalah anggota adhoc yang direkrut saat Pilpres/Pileg 2024.
“Kalau dihitung persentasenya kurang lebih 70 persen dari mereka (adhoc pemilu) jadi penyelenggara pilkada juga,” kata Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan ketika dihubungi di Denpasar, Senin.
John mengatakan kondisi rekrutmen PPK dan PPS setiap pemilihan umum masih sama, yaitu peminat yang kurang sehingga harus dilakukan beberapa kali perpanjangan pendaftaran.
Dalam rekrutmen badan adhoc Pilkada Serentak 2024 ini, KPU Bali cukup terbantu, sebab selain dibuka untuk umum, mereka juga bisa mendorong keterisian pendaftaran dengan mengevaluasi panitia saat pemilihan presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024.
“Tapi panitia petahana atau penyelenggara saat pemilu tentu ada evaluasi-evaluasi dari kami KPU Bali, kabupaten/kota, dan masyarakat, yang jadi pertimbangan terkait penilaian kinerja, komunikasi, dan koordinasinya,” ujar John.
Di Bali, terdapat 57 kecamatan sehingga dengan masing-masing lima PPK berarti ada 285 orang yang sudah dilantik, kemudian terdapat 716 desa/kelurahan dengan masing-masing lima PPS sehingga sudah ada 2.148 orang yang dilantik.
John mengatakan 30 persen badan adhoc lainnya adalah panitia baru, sebab mereka yang tidak melanjutkan di Pilkada Serentak 2024 terhalang oleh kesibukan pekerjaan atau gagal karena penilaian kerja sebelumnya.
“Ada lah masing-masing kabupaten/kota yang tidak lulus karena tidak pernah hadir atau keaktifannya kurang kemarin jadi harus objektif, sehingga 30 persen baru regenerasi juga kan kami ambil usia yang masih muda pemula,” kata komisioner divisi partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia itu.
KPU Bali mengaku tak mempermasalahkan 30 persen penyelenggara yang masih baru, sebab mereka tetap akan memberi bimbingan teknis kepada semuanya, apalagi dalam pemilihan kepala daerah ada beberapa hal baru.
John mencontohkan di Kabupaten Karangasem, dimana terdapat bakal calon bupati dan wakil bupati jalur perorangan non partai, sehingga dalam waktu dekat anggota adhoc akan turun lapangan membantu proses verifikasi KPU.
Selain itu PPK dan PPS akan mulai bertugas dengan menyiapkan pemutakhiran data pemilih lewat rekrutmen pantarlih dan proses coklit dimulai 24 Juni mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
“Kalau dihitung persentasenya kurang lebih 70 persen dari mereka (adhoc pemilu) jadi penyelenggara pilkada juga,” kata Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan ketika dihubungi di Denpasar, Senin.
John mengatakan kondisi rekrutmen PPK dan PPS setiap pemilihan umum masih sama, yaitu peminat yang kurang sehingga harus dilakukan beberapa kali perpanjangan pendaftaran.
Dalam rekrutmen badan adhoc Pilkada Serentak 2024 ini, KPU Bali cukup terbantu, sebab selain dibuka untuk umum, mereka juga bisa mendorong keterisian pendaftaran dengan mengevaluasi panitia saat pemilihan presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024.
“Tapi panitia petahana atau penyelenggara saat pemilu tentu ada evaluasi-evaluasi dari kami KPU Bali, kabupaten/kota, dan masyarakat, yang jadi pertimbangan terkait penilaian kinerja, komunikasi, dan koordinasinya,” ujar John.
Di Bali, terdapat 57 kecamatan sehingga dengan masing-masing lima PPK berarti ada 285 orang yang sudah dilantik, kemudian terdapat 716 desa/kelurahan dengan masing-masing lima PPS sehingga sudah ada 2.148 orang yang dilantik.
John mengatakan 30 persen badan adhoc lainnya adalah panitia baru, sebab mereka yang tidak melanjutkan di Pilkada Serentak 2024 terhalang oleh kesibukan pekerjaan atau gagal karena penilaian kerja sebelumnya.
“Ada lah masing-masing kabupaten/kota yang tidak lulus karena tidak pernah hadir atau keaktifannya kurang kemarin jadi harus objektif, sehingga 30 persen baru regenerasi juga kan kami ambil usia yang masih muda pemula,” kata komisioner divisi partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia itu.
KPU Bali mengaku tak mempermasalahkan 30 persen penyelenggara yang masih baru, sebab mereka tetap akan memberi bimbingan teknis kepada semuanya, apalagi dalam pemilihan kepala daerah ada beberapa hal baru.
John mencontohkan di Kabupaten Karangasem, dimana terdapat bakal calon bupati dan wakil bupati jalur perorangan non partai, sehingga dalam waktu dekat anggota adhoc akan turun lapangan membantu proses verifikasi KPU.
Selain itu PPK dan PPS akan mulai bertugas dengan menyiapkan pemutakhiran data pemilih lewat rekrutmen pantarlih dan proses coklit dimulai 24 Juni mendatang.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024