Presiden Joko Widodo mengatakan agar pemerintah daerah (pemda) jangan ragu-ragu untuk menggunakan anggaran tak terduga dalam rangka mengintervensi inflasi seiring dengan meningkatnya harga beras.
Saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, Jokowi menekankan bahwa anggaran tak terduga bisa digunakan karena hal tersebut diatur melalui payung hukum.
"Saya menanyakan bahwa itu ada payung hukumnya jangan ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga naik, (maka) segera grojok (sediakan) pasokannya," kata Jokowi.
Dia menambahkan bahwa harga rata-rata beras secara nasional naik sebesar 19,8 persen dibandingkan tahun 2022 dan naik 2,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Jokowi pun mewanti-wanti kepala daerah untuk memiliki kemampuan guna mengintervensi kebijakan, supaya inflasi akibat naiknya bahan pangan dapat dikendalikan.
Menurut Jokowi, inflasi sebesar 1,1 persen hingga 3,5 persen di tingkat provinsi masih terkendali. Kemudian, inflasi di tingkat kabupaten sebesar 1,1 persen sampai 5,2 persen dan di tingkat kota 1,1 persen-4,2 persen juga masih bisa dikendalikan.
Dia meminta jika inflasi sudah mendekati batas atas, maka pemda harus segera mencari solusi, seperti memastikan stok di pasar hingga meninjau tempat produksi bila ditemukan komoditas langka di pasaran.
"Kadang hanya supply dan demand. Demand-nya tetap, supply-nya enggak ada. Carikan dong, langsung ke tempat produksinya. Bawang merah, misalnya, (kalau harganya) naik cari langsung ke Brebes, misalnya," jelas Jokowi.
Dia juga meminta agar kepala daerah tidak terjebak dalam rutinitas harian, tetapi bisa mencari sumber produksi pangan yang harganya sedang naik agar tidak berpengaruh pada inflasi.
"Lihat pasar, lihat stok di kabupaten, di provinsi. Cek, lihat, jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari hari; yang penting-penting kita harus cek terlebih dahulu. Ini beres, baru kerjakan administrasi. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun; tetapi urusan harga, tolong betul-betul dikendalikan," ujar Jokowi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, Jokowi menekankan bahwa anggaran tak terduga bisa digunakan karena hal tersebut diatur melalui payung hukum.
"Saya menanyakan bahwa itu ada payung hukumnya jangan ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga naik, (maka) segera grojok (sediakan) pasokannya," kata Jokowi.
Dia menambahkan bahwa harga rata-rata beras secara nasional naik sebesar 19,8 persen dibandingkan tahun 2022 dan naik 2,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Jokowi pun mewanti-wanti kepala daerah untuk memiliki kemampuan guna mengintervensi kebijakan, supaya inflasi akibat naiknya bahan pangan dapat dikendalikan.
Menurut Jokowi, inflasi sebesar 1,1 persen hingga 3,5 persen di tingkat provinsi masih terkendali. Kemudian, inflasi di tingkat kabupaten sebesar 1,1 persen sampai 5,2 persen dan di tingkat kota 1,1 persen-4,2 persen juga masih bisa dikendalikan.
Dia meminta jika inflasi sudah mendekati batas atas, maka pemda harus segera mencari solusi, seperti memastikan stok di pasar hingga meninjau tempat produksi bila ditemukan komoditas langka di pasaran.
"Kadang hanya supply dan demand. Demand-nya tetap, supply-nya enggak ada. Carikan dong, langsung ke tempat produksinya. Bawang merah, misalnya, (kalau harganya) naik cari langsung ke Brebes, misalnya," jelas Jokowi.
Dia juga meminta agar kepala daerah tidak terjebak dalam rutinitas harian, tetapi bisa mencari sumber produksi pangan yang harganya sedang naik agar tidak berpengaruh pada inflasi.
"Lihat pasar, lihat stok di kabupaten, di provinsi. Cek, lihat, jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari hari; yang penting-penting kita harus cek terlebih dahulu. Ini beres, baru kerjakan administrasi. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun; tetapi urusan harga, tolong betul-betul dikendalikan," ujar Jokowi.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023