Jakarta (Antara Bali) - Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan Indonesia harus memiliki sekolah bertaraf internasional dengan biaya yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat di negeri ini.
"Kita tentu harus punya sekolah yang kualitasnya bertaraf internasional, tapi jangan kualitas baik itu hanya untuk orang kaya, karena pendidikan di Indonesia ini sepenuhnya harus diberikan untuk rakyat," kata Anies seusai menghadiri acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke-15 di Jakarta, Kamis.
Anies mengatakan bahwa negara wajib mencerdaskan seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Sehingga keberadaan sekolah dengan kualitas dan sistem internasional tetap diperlukan.
Dia mengatakan mahalnya biaya pendidikan sekolah terkadang tidak terlihat secara kasat mata dalam daftar biaya yang diajukan pihak sekolah. Namun secara praktik hal tersebut sangat dapat dirasakan.
"Misalnya dalam sekolah atau kuliah si anak dalam praktiknya harus menyediakan laptop, bayar biaya praktik dan lain sebagainya yang memang tidak terlihat secara nyata tapi dalam praktiknya itu terjadi, dan ini harus diberikan solusi," ujar dia.
Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan penghapusan RSBI di sekolah-sekolah pemerintah karena bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan bentuk liberalisasi pendidikan.
Menurut Ketua MK Mahfud MD, sistem RSBI merupakan bentuk baru liberalisasi dan dualisme pendidikan serta berpotensi menghilangkan jati diri bangsa dan diskriminasi adanya biaya yang mahal. (*/DWA/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kita tentu harus punya sekolah yang kualitasnya bertaraf internasional, tapi jangan kualitas baik itu hanya untuk orang kaya, karena pendidikan di Indonesia ini sepenuhnya harus diberikan untuk rakyat," kata Anies seusai menghadiri acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke-15 di Jakarta, Kamis.
Anies mengatakan bahwa negara wajib mencerdaskan seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Sehingga keberadaan sekolah dengan kualitas dan sistem internasional tetap diperlukan.
Dia mengatakan mahalnya biaya pendidikan sekolah terkadang tidak terlihat secara kasat mata dalam daftar biaya yang diajukan pihak sekolah. Namun secara praktik hal tersebut sangat dapat dirasakan.
"Misalnya dalam sekolah atau kuliah si anak dalam praktiknya harus menyediakan laptop, bayar biaya praktik dan lain sebagainya yang memang tidak terlihat secara nyata tapi dalam praktiknya itu terjadi, dan ini harus diberikan solusi," ujar dia.
Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan penghapusan RSBI di sekolah-sekolah pemerintah karena bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan bentuk liberalisasi pendidikan.
Menurut Ketua MK Mahfud MD, sistem RSBI merupakan bentuk baru liberalisasi dan dualisme pendidikan serta berpotensi menghilangkan jati diri bangsa dan diskriminasi adanya biaya yang mahal. (*/DWA/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013