Denpasar (Antara Bali) - Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Denpasar, Bali merupakan sekolah unggulan dan menjadi sekolah rujukan (Sekolah Nasional Bertaraf Internasional) kota Denpasar, dijadikan objek kunjungan Dewan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Jawa Timur.
Sekolah Favorit itu dijadikan lokasi studi banding, karena anak didiknya telah mendapatkan nilai tertinggi UN Nasional selama lima tahun dan Pernah mendapatkan nilai sempurna di tahun 2012 serta prestasi lainnya di tingkat nasional maupun internasional, kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Drs. Gatot Kartonohadi, M.Si, Sabtu.
Ketika berkunjung ke SMPN 1 Denpasar yang berada di jantung Kota Denpasar, ia mengaku, kunjungannya itu untuk menumbuhkan tali silaturahmi dan bertukar pikiran bagaimana cara mendidik siswa yang berprestasi, dan bisa diterapkan di daerahnya.
Bertukar pikiran dalam meningkatkan prestasi siswa dinilai sangat penting, karena pendidikan adalah suatu proses berjalan dan tangga untuk mengapai cita-cita siswa yang mulia.
Hal itu harus dilalui dan dipahami serta inovasi cara pandang pengajar dalam menyikapi anak didiknya, kata Gatot sambil ingin menyerap ilmu dalam meningkatkan prestasi siswa.
Gatot yang didampingi Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang Ir.Hendik Widyawan, M.Si serta anggota rombongan seluruhnya 20 orang itu, merupakan kegiatan yang rutin dilakukan untuk maksud meningkatkan mutu, sistem, penentu kebijakan pengajar guna kepentingan siswa.
Kepala SMPN 1 Denpasar Drs.A.A.Gede.Agung Rimbya Temaja, M.Ag di depan tamunya menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya tidak memungut bayaran, tetapi menerima sumbangan sukarela dari orangtua murid, sebagai sarana menunjang agar pendidikan berjalan lancar, diantaranya untuk membayar honor guru dan ekstra kulikuler yang tidak ditanggung Dinas Pendidikan.
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Denpasar Ir.Putu Rumana Salain, M.Si, pada kesempatan itu menambahkan, pungli di sekolah harus dihindari, dan jika hal itu sampai terjadi akan membunuh karakter dunia pendidikan, karena tidak adanya kepercayaan lagi orangtua murid terhadap lembaga.
Ia mengatakan, masalah uang pembayaran sekolah, buku sebenarnya sudah diatur dan dibiayai oleh pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan, sedangkan pembiayaan sekolah untuk sarana yang diminta berdasarkan rapat komite dan Dewan Pendidikan untuk kemajuan anak didik bisa dipungut berupa sumbangan sukarela dari anggota masyarakat. (WDY)
