Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan mengatakan telah berkomunikasi dengan Rektor dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana soal rencana menggandeng mahasiswa terlibat dalam sosialisasi Pemilu 2024 ke generasi muda.
"Jadi kami sudah beberapa kali kerja sama dengan Unud bahwa kami membutuhkan sumber daya anak muda membantu kami melakukan proses sosialisasi dan edukasi serta urusan humas, karena generasi-generasi X, Y, Z, dan milenial banyak," kata John, di Denpasar, Sabtu.
John Darmawan mengakui bahwa menggaet keterlibatan generasi muda dalam pemilu termasuk untuk memerangi informasi bohong dan disinformasi yang beredar merupakan sebuah tantangan bagi KPU Bali.
Instansi penyelenggara pemilu di Bali itu kesulitan dalam menyentuh generasi muda dengan karakter yang sesuai usia, sehingga mengajak mahasiswa FISIP Unud untuk disebarkan di seluruh KPU kabupaten/kota dinilai tepat.
Baca juga: KPU Bali datangkan komisioner pusat jelaskan alur verifikasi faktual
"Kalau kami di provinsi sudah pernah dibantu mahasiswa lewat Merdeka Belajar, tapi teman-teman di kabupaten/kota sebagai panglima di tingkat bawah juga memerlukan proses itu. Kami minta kalau ada 100, kami akan minta mereka menyebar di seluruh KPU membantu kami dalam jangka waktu 4-5 bulan," ujarnya.
Lebih jauh, Komisioner KPU Bali itu bahkan mengajukan untuk dibuat KKN Tematik, dengan para mahasiswa yang terlibat langsung dalam Pemilu 2024 seperti menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di daerahnya masing-masing agar mendapat poin.
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Perencanaan FISIP Universitas Udayana Dr Ni Made Ras Amanda Gelgel membenarkan bahwa sudah ada kerja sama antara pihaknya dengan KPU Bali dalam Program Merdeka Belajar, namun selama ini seluruh mahasiswa tak dibatasi hanya di satu jenis instansi.
"Sudah diskusi dengan teman-teman KPU Bali ternyata mereka tidak hanya membutuhkan di provinsi tetapi di kabupaten/kota, jadi kami berharap tahun depan itu kami buka mahasiswa magang merdeka di KPU tingkat kabupaten/kota," kata dia.
Baca juga: Pemilih baru di Bali per September 2022 didominasi generasi Z
Amanda menuturkan alasan mahasiswanya difokuskan untuk membantu KPU di tahun 2023 adalah adanya tantangan dalam hal digitalisasi di tubuh KPU Bali.
"Kita dengar sendiri bagaimana pun juga ternyata KPU tidak punya organ humas, KPU punya peran-peran humas tetapi harus didukung karena tantangannya adalah soal disinformasi dan kemudian bertemu pemilih generasi muda yang karakteristiknya berbeda," ujar Amanda.
Dalam diskusi bertajuk 'Pemilu Era Digital: Tantangan Hoaks dan Digital Security' itu, dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unud tersebut melihat nantinya akan ada warna baru dari mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar terkait kepemiluan.
"Kita harapkan anak-anak yang masih semester 5-6 punya kedekatan dengan mereka (audiens) untuk membuat konten seperti apa. Mungkin tetap petunjuk pelaksanaannya KPU, tapi mahasiswa bisa memberikan warna yang sesuai dengan pemilih pemula," kata dia pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Jadi kami sudah beberapa kali kerja sama dengan Unud bahwa kami membutuhkan sumber daya anak muda membantu kami melakukan proses sosialisasi dan edukasi serta urusan humas, karena generasi-generasi X, Y, Z, dan milenial banyak," kata John, di Denpasar, Sabtu.
John Darmawan mengakui bahwa menggaet keterlibatan generasi muda dalam pemilu termasuk untuk memerangi informasi bohong dan disinformasi yang beredar merupakan sebuah tantangan bagi KPU Bali.
Instansi penyelenggara pemilu di Bali itu kesulitan dalam menyentuh generasi muda dengan karakter yang sesuai usia, sehingga mengajak mahasiswa FISIP Unud untuk disebarkan di seluruh KPU kabupaten/kota dinilai tepat.
Baca juga: KPU Bali datangkan komisioner pusat jelaskan alur verifikasi faktual
"Kalau kami di provinsi sudah pernah dibantu mahasiswa lewat Merdeka Belajar, tapi teman-teman di kabupaten/kota sebagai panglima di tingkat bawah juga memerlukan proses itu. Kami minta kalau ada 100, kami akan minta mereka menyebar di seluruh KPU membantu kami dalam jangka waktu 4-5 bulan," ujarnya.
Lebih jauh, Komisioner KPU Bali itu bahkan mengajukan untuk dibuat KKN Tematik, dengan para mahasiswa yang terlibat langsung dalam Pemilu 2024 seperti menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di daerahnya masing-masing agar mendapat poin.
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Perencanaan FISIP Universitas Udayana Dr Ni Made Ras Amanda Gelgel membenarkan bahwa sudah ada kerja sama antara pihaknya dengan KPU Bali dalam Program Merdeka Belajar, namun selama ini seluruh mahasiswa tak dibatasi hanya di satu jenis instansi.
"Sudah diskusi dengan teman-teman KPU Bali ternyata mereka tidak hanya membutuhkan di provinsi tetapi di kabupaten/kota, jadi kami berharap tahun depan itu kami buka mahasiswa magang merdeka di KPU tingkat kabupaten/kota," kata dia.
Baca juga: Pemilih baru di Bali per September 2022 didominasi generasi Z
Amanda menuturkan alasan mahasiswanya difokuskan untuk membantu KPU di tahun 2023 adalah adanya tantangan dalam hal digitalisasi di tubuh KPU Bali.
"Kita dengar sendiri bagaimana pun juga ternyata KPU tidak punya organ humas, KPU punya peran-peran humas tetapi harus didukung karena tantangannya adalah soal disinformasi dan kemudian bertemu pemilih generasi muda yang karakteristiknya berbeda," ujar Amanda.
Dalam diskusi bertajuk 'Pemilu Era Digital: Tantangan Hoaks dan Digital Security' itu, dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unud tersebut melihat nantinya akan ada warna baru dari mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar terkait kepemiluan.
"Kita harapkan anak-anak yang masih semester 5-6 punya kedekatan dengan mereka (audiens) untuk membuat konten seperti apa. Mungkin tetap petunjuk pelaksanaannya KPU, tapi mahasiswa bisa memberikan warna yang sesuai dengan pemilih pemula," kata dia pula.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022