Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Bali, Gede Suyasa, meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menuntaskan 10.132 kepala keluarga (KK) yang tergolong masyarakat miskin ekstrem.
"Itu harus segera ditindaklanjuti dengan segera melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Buleleng yang dipimpin Sekda Buleleng Gede Suyasa itu, disarankan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
Gede Suyasa yang juga selaku Wakil Ketua TKPKD Buleleng itu, menjelaskan salah satu upaya dalam menghapus kemiskinan ekstrem dengan mengevaluasi dan mengonversikan program-program dari seluruh OPD, apakah sudah menyasar masyarakat sesuai data tersebut.
Baca juga: Pemkab Buleleng siapkan satu data untuk kesejahteraan sosial
"Nanti dari sana akan kelihatan seberapa besar diintervensi dan seberapa besar nanti hasilnya. Karena itu kan mengonversikan banyak program, dan pemerintah pusat harapkan semua data itu tersentuh program pemerintah, baik dari pusat maupun daerah," tegasnya.
Sekda asal Kecamatan Tejakula ini, menerangkan pemerintah sudah melakukan intervensi kepada masyarakat miskin melalui program-program OPD sebelumnya, seperti bantuan BSU kepada ribuan masyarakat miskin, yang termasuk juga ada dalam kategori miskin ekstrem.
Mantan Kadisdikpora Buleleng itu, menargetkan semua masyarakat tergolong miskin ekstrem tersentuh program bantuan. Karena kemiskinan itu tidak bisa diselesaikan selama satu tahun dan kemungkinan akan terus berlanjut.
"Kita bantu dengan pemberdayaan atau bantuan langsung kepada masyarakat. Jadi banyak yang harus kita lakukan dan kegiatan itu akan terus berlanjut," kata dia.
Data dari pusat mencatat jumlah masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Buleleng mencapai 0,28 persen. Capaian itu menjadikan Kabupaten Buleleng peringkat ketujuh tertinggi di kabupaten/kota se-Bali, bahkan masih di bawah Provinsi Bali dengan persentase 0,43 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Itu harus segera ditindaklanjuti dengan segera melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Buleleng yang dipimpin Sekda Buleleng Gede Suyasa itu, disarankan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
Gede Suyasa yang juga selaku Wakil Ketua TKPKD Buleleng itu, menjelaskan salah satu upaya dalam menghapus kemiskinan ekstrem dengan mengevaluasi dan mengonversikan program-program dari seluruh OPD, apakah sudah menyasar masyarakat sesuai data tersebut.
Baca juga: Pemkab Buleleng siapkan satu data untuk kesejahteraan sosial
"Nanti dari sana akan kelihatan seberapa besar diintervensi dan seberapa besar nanti hasilnya. Karena itu kan mengonversikan banyak program, dan pemerintah pusat harapkan semua data itu tersentuh program pemerintah, baik dari pusat maupun daerah," tegasnya.
Sekda asal Kecamatan Tejakula ini, menerangkan pemerintah sudah melakukan intervensi kepada masyarakat miskin melalui program-program OPD sebelumnya, seperti bantuan BSU kepada ribuan masyarakat miskin, yang termasuk juga ada dalam kategori miskin ekstrem.
Mantan Kadisdikpora Buleleng itu, menargetkan semua masyarakat tergolong miskin ekstrem tersentuh program bantuan. Karena kemiskinan itu tidak bisa diselesaikan selama satu tahun dan kemungkinan akan terus berlanjut.
"Kita bantu dengan pemberdayaan atau bantuan langsung kepada masyarakat. Jadi banyak yang harus kita lakukan dan kegiatan itu akan terus berlanjut," kata dia.
Data dari pusat mencatat jumlah masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Buleleng mencapai 0,28 persen. Capaian itu menjadikan Kabupaten Buleleng peringkat ketujuh tertinggi di kabupaten/kota se-Bali, bahkan masih di bawah Provinsi Bali dengan persentase 0,43 persen.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022