Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengajak para pemangku kepentingan terkait di Pulau Dewata untuk memberikan perhatian pada data penyandang disabilitas pada Pemilu 2024,
"Tidak hanya validitas dari data penduduk, tetapi juga data terkait dengan penyandang disabilitas harus benar-benar menjadi atensi bersama," kata Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani di Denpasar, Sabtu.
Ketika melakukan sosialisasi di berbagai kesempatan bersama penyandang disabilitas, pihaknya masih banyak menemukan keluhan dari kaum difabel, baik fasilitas di TPS maupun tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih.
"Kerap kali permasalahan terkait dengan data pemilih ini menjadi bahan gugatan dalam pemilu dan pemilihan, termasuk data disabilitas yang masih kami temui ketika kami melakukan sosialisasi," ucapnya.
Untuk itulah, mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng itu memandang perlu duduk bersama agar semua pihak mengetahui dan mencari solusi.
"Bagi Bawaslu, kewajiban kami menjaga hak pilih masyarakat," ucap Ariyani menyikapi tindak lanjut hasil daftar pemilih berkelanjutan (DPB).
Baca juga: Bawaslu Bali, Kejaksaan dan Polda samakan persepsi hadapi pelanggaran Pemilu
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengajak jajarannya di kabupaten/kota untuk terus melakukan sinkronisasi terkait dengan data pemilih.
Ia juga menargetkan data pemilih dapat selaras dengan data kependudukan dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil), begitu pula sebaliknya.
"Selalu lakukan koordinasi dengan dukcapil, biar nanti data pemilih itu bisa sejalan dengan data kependudukan, melalui pemutakhiran data pemilih ini akan menjadikan pemilu benar-benar tepat dan presisi dalam pelaksanaannya," ucapnya.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra menyampaikan permasalahan terkait dengan data pemilih ini dapat tuntas dengan sinergitas dari penyelenggara dan para pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Bawaslu Bali: anggota parpol harus di luar ASN dan TNI-Polri
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Tidak hanya validitas dari data penduduk, tetapi juga data terkait dengan penyandang disabilitas harus benar-benar menjadi atensi bersama," kata Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani di Denpasar, Sabtu.
Ketika melakukan sosialisasi di berbagai kesempatan bersama penyandang disabilitas, pihaknya masih banyak menemukan keluhan dari kaum difabel, baik fasilitas di TPS maupun tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih.
"Kerap kali permasalahan terkait dengan data pemilih ini menjadi bahan gugatan dalam pemilu dan pemilihan, termasuk data disabilitas yang masih kami temui ketika kami melakukan sosialisasi," ucapnya.
Untuk itulah, mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng itu memandang perlu duduk bersama agar semua pihak mengetahui dan mencari solusi.
"Bagi Bawaslu, kewajiban kami menjaga hak pilih masyarakat," ucap Ariyani menyikapi tindak lanjut hasil daftar pemilih berkelanjutan (DPB).
Baca juga: Bawaslu Bali, Kejaksaan dan Polda samakan persepsi hadapi pelanggaran Pemilu
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengajak jajarannya di kabupaten/kota untuk terus melakukan sinkronisasi terkait dengan data pemilih.
Ia juga menargetkan data pemilih dapat selaras dengan data kependudukan dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil), begitu pula sebaliknya.
"Selalu lakukan koordinasi dengan dukcapil, biar nanti data pemilih itu bisa sejalan dengan data kependudukan, melalui pemutakhiran data pemilih ini akan menjadikan pemilu benar-benar tepat dan presisi dalam pelaksanaannya," ucapnya.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra menyampaikan permasalahan terkait dengan data pemilih ini dapat tuntas dengan sinergitas dari penyelenggara dan para pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Bawaslu Bali: anggota parpol harus di luar ASN dan TNI-Polri
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022