Denpasar (Antara Bali) - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof Dr Danang Parikesit mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah kabupaten/kota di Bali dalam mengelola sistem transportasi daerah.
"Biasanya persoalan terbesar dalam mengatasi kemacetan di daerah karena belum adanya kesatuan pandang antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, sehingga program yang dijalankan menjadi terkesan parsial," katanya saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk 'Kemacetan Di Bali, Sumber dan Solusi' di Denpasar, Selasa.
Ia mencontohkan sistem transportasi Trans-Sarbagita yang dilaksanakan di Bali untuk mengatasi kemacetan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sistem ini menurut dia tidak dapat berjalan optimal jika pemerintah kabupaten/kota tak menyediakan angkutan pengumpan yang memadai sehingga masyarakat tetap akan memilih menggunakan kendaraan pribadi dan Trans-Sarbagita menjadi tak laku.
"Hal yang mengkhawatirkan, kalau ke depan jarak perjalanan yang ditempuh masyarakat semakin jauh karena kemacetan di Bali makin parah. Itu menandakan ketidakmampuan menata sistem transportasi dan kurang koordinasi dalam penataan ruang," ucap Prof Danang, yang juga staf ahli Menteri Pekerjaan Umum itu.
Sementara itu Sekretaris DPD Organda Bali Yus Suhartana mengatakan, untuk mengatasi kemacetan di Pulau Dewata tidak mungkin dilakukan penambahan jalur jalan.
"Trayek-trayek di Bali banyak yang terputus karena kurangnya jalur pengumpan, akibatnya banyak angkutan umum menjadi kurang terpelihara karena minimnya penumpang," katanya.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Biasanya persoalan terbesar dalam mengatasi kemacetan di daerah karena belum adanya kesatuan pandang antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, sehingga program yang dijalankan menjadi terkesan parsial," katanya saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk 'Kemacetan Di Bali, Sumber dan Solusi' di Denpasar, Selasa.
Ia mencontohkan sistem transportasi Trans-Sarbagita yang dilaksanakan di Bali untuk mengatasi kemacetan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sistem ini menurut dia tidak dapat berjalan optimal jika pemerintah kabupaten/kota tak menyediakan angkutan pengumpan yang memadai sehingga masyarakat tetap akan memilih menggunakan kendaraan pribadi dan Trans-Sarbagita menjadi tak laku.
"Hal yang mengkhawatirkan, kalau ke depan jarak perjalanan yang ditempuh masyarakat semakin jauh karena kemacetan di Bali makin parah. Itu menandakan ketidakmampuan menata sistem transportasi dan kurang koordinasi dalam penataan ruang," ucap Prof Danang, yang juga staf ahli Menteri Pekerjaan Umum itu.
Sementara itu Sekretaris DPD Organda Bali Yus Suhartana mengatakan, untuk mengatasi kemacetan di Pulau Dewata tidak mungkin dilakukan penambahan jalur jalan.
"Trayek-trayek di Bali banyak yang terputus karena kurangnya jalur pengumpan, akibatnya banyak angkutan umum menjadi kurang terpelihara karena minimnya penumpang," katanya.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012