Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPR Wayan Koster menilai, kehidupan politik di Indonesia dewasa ini tidak menciptakan rasa keadilan akibat mengemukanya faktor kepentingan berbagai pihak.
"Akibat kondisi yang demikian itu menyebabkan kehidupan politik berkembang tidak sesuai harapan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam Seminar Nasional dan Deklarasi Pancamrita di Sanur, Denpasar, Minggu.
Menurut politikus asal Bali itu, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Pulau Dewata. Oleh sebab itu, semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan, jangan sampai Pulau Dewata ditinggalkan akibat kepentingan politik.
"Hanya dengan meningkatkan kewaspadaan dan kecintaan terhadap Bali, khususnya menyangkut seni dan budaya yang diwarisi masyarakat secara turun temurun mampu menjaga dan mempertahankan kelestarian Pulau Dewata," kata pria yang dilarang bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi di Kemenpora dan Kemendiknas itu.
Koster mengingatkan, ketidakadilan pelaksanaan dalam politik menyebabkan masyarakat tidak mampu membangun peradaban politik secara baik pada masa mendatang.
Kondisi itu dikhawatirkan bisa menimbulkan berbagai permasalahan yang memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek pembangunan nasional.(*/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Akibat kondisi yang demikian itu menyebabkan kehidupan politik berkembang tidak sesuai harapan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam Seminar Nasional dan Deklarasi Pancamrita di Sanur, Denpasar, Minggu.
Menurut politikus asal Bali itu, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Pulau Dewata. Oleh sebab itu, semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan, jangan sampai Pulau Dewata ditinggalkan akibat kepentingan politik.
"Hanya dengan meningkatkan kewaspadaan dan kecintaan terhadap Bali, khususnya menyangkut seni dan budaya yang diwarisi masyarakat secara turun temurun mampu menjaga dan mempertahankan kelestarian Pulau Dewata," kata pria yang dilarang bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi di Kemenpora dan Kemendiknas itu.
Koster mengingatkan, ketidakadilan pelaksanaan dalam politik menyebabkan masyarakat tidak mampu membangun peradaban politik secara baik pada masa mendatang.
Kondisi itu dikhawatirkan bisa menimbulkan berbagai permasalahan yang memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek pembangunan nasional.(*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012