Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi Pulau Dewata hingga 31 Juli 2021 sudah mencapai Rp3,97 triliun pada 83.524 debitur.

"Berdasarkan skemanya, penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro (sampai dengan Rp50 juta) yang mencapai Rp2,25 triliun," kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto di Denpasar, Kamis.

Selanjutnya disusul dengan KUR Kecil (sampai dengan Rp500 juta) yang mencapai Rp1,62 triliun dan Super Mikro (sampai dengan Rp10 juta) mencapai Rp94 miliar.

Sedangkan menurut pemerintah daerahnya, masih didominasi oleh Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp679 miliar, disusul Kabupaten Buleleng dengan capaian Rp 540 miliar.

Baca juga: DJPb Bali: penyaluran KUR hingga Mei capai Rp2,7 triliun

Dari sisi sektor usahanya, penyaluran tetap didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan besaran 42 persen, disusul oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 21 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 15 persen.

Selain KUR, ujar Tri Budhianto, di Provinsi Bali untuk penyaluran Dana Desa juga telah berjalan dengan baik dan merupakan provinsi dengan penyaluran tercepat dan paling baik kinerjanya dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Dana Desa di Provinsi Bali hingga 31 Juli 2021 telah tersalurkan sebesar Rp555,78 miliar atau 81,84 persen dari total alokasi sebesar Rp679 miliar.

Selain itu, untuk penyaluran BLT Desa, penyaluran sampai dengan Juli 2021 di Provinsi Bali juga menunjukkan kinerja yang baik, yakni penyalurannya telah mencapai Rp164,47 miliar atau sebesar 24,22 persen dibandingkan dengan total pagu Dana Desa di Provinsi Bali.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan proyeksi penyaluran BLT Desa di Provinsi Bali yang sebesar Rp227 miliar maka penyalurannya telah mencapai 72,46 persen.

Baca juga: Teten : Bantuan telah diberikan ke 8,6 juta UMKM

Sampai dengan 27 Agustus 2021, total Dana Desa se-Provinsi Bali telah terealisasi sebesar Rp567,38 miliar (83,54 persen).

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran," ujar Tri Budhianto.

Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip "value for money".

Dengan demikian, diharapkan perekonomian Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi COVID-19.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021