DJPb: Di Bali, Penyaluran KUR hingga triwulan III capai Rp5,35 triliun

Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat hingga triwulan III 2021 ini penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Pulau Dewata telah mencapai Rp5,35 triliun pada 113.241 debitur.

"KUR ini sebagai fasilitas pembiayaan pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho di Denpasar, Rabu.

Menurut skemanya, penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro (sampai dengan 50 juta) yang mencapai Rp3,07 triliun, disusul KUR Kecil (sampai 500 juta) dan Super Mikro (sampai dengan 10 juta) yang masing-masing mencapai Rp2,16 triliun dan Rp117 miliar.

Teguh menambahkan, jika dilihat dari pemerintah daerahnya, masih didominasi oleh Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp900 miliar disusul Kabupaten Buleleng dengan capaian Rp748 miliar.

Baca juga: DJPb: Di Bali, penyaluran KUR capai Rp3,97 triliun

Dari sisi sektor usahanya, penyaluran tetap didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan besaran 42 persen, disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 15 persen.

Di sisi lain, Teguh mengatakan untuk penyaluran Dana Desa di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik dan merupakan provinsi dengan penyaluran tercepat dan paling baik kinerjanya dibandingkan dengan provinsi lainnya.

"Dana Desa di Provinsi Bali telah tersalurkan sebesar 593,4 miliar atau 87,38 persen dari total alokasi sebesar Rp679 miliar," ujarnya.

Teguh mengatakan jajarannya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran.

Baca juga: DJPb Bali: penyaluran KUR hingga Mei capai Rp2,7 triliun

"Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money," ucapnya.

Dengan demikian, ujar Teguh, diharapkan perekonomian Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi COVID-19.