Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat kajian tentang sekitar 25 persen dari aparatur sipil negara (ASN) dapat melaksanakan kebijakan "Work From Bali" atau bekerja dari Bali.
"Kajian kami sekitar 25 persen Work From Bali," kata Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf Vinsensius Jemadu dalam konpers virtual mengenai Work From Bali, Sabtu.
Menurut dia, untuk meningkatkan kinerja pergerakan wisatawan nasional maka yang paling mudah didorong adalah ASN, tetapi kemungkinan anggaran yang akan dialokasikan akan sangat besar.
Baca juga: KAHMI Bali dorong Pemerintah Pusat realisasikan work from Bali
Ia juga mengemukakan bahwa program Work From Bali berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi sehingga perlu ada kebijakan yang jelas mengenai kuotanya.
Dalam kajian yang dilakukan pihaknya, disebutkan bahwa dengan sekitar 50 persen pegawai melakukan Work From Home (WFH), maka jumlah tersebut bisa dibagi dua sehingga 25 persen bisa Work From Bali.
Vinsensius berpendapat bahwa terkait Work From Bali, pekerjaan yang rutin seperti kesekretariatan atau rapat-rapat sebaiknya dikontrol dari Bali. Contohnya, bila rapat dilakukan secara hibrida, untuk off line-nya dilakukan di Bali.
Ia juga mengemukakan rekomendasi dari pihaknya adalah tidak membawa keluarga agar protokol kesehatan juga dapat diawasi dengan lebih baik.
Baca juga: Komponen pariwisata sambut gagasan pemerintah pusat program "Work from Bali"
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu menyatakan bahwa dengan kebijakan Work From Bali, pemerintah bertujuan untuk membangun kepercayaan yang dimulai dari tujuh kementerian di bahwa koordinasi Kemenko Marves.
Program tersebut, lanjutnya, membutuhkan kolaborasi sebesar-besarnya dari berbagai pihak sehingga pemberitaan dari berbagai media juga diharapkan bisa mendukung agar dapat bangga dengan berlibur di lokasi wisata di Indonesia.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengemukakan Bali telah membangun kepercayaan antara lain dengan melakukan sertifikasi secara luas kepada pelaku usaha dan pegawai pariwisata untuk penanganan COVID-19.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung mengemukakan puluhan hotel akan digunakan terkait program tersebut, sehingga lebih dari 500 UMKM
akan dilibatkan.
Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) Arie Prasetyo menyatakan Bali adalah ikon pariwisata Indonesia.
"Kami mengelola kawasan Nusa Dua. Masyarakat yang ada di sekitar Nusa Dua juga memprihatinkan karena 1,5 tahun terakhir mengalami pengurangan pendapatan karena selama ini hidup dari sektor pariwisata," katanya.
Baca juga: Kemenparekraf buat kajian 25 persen ASN kerja dari Bali"
Ia menambahkan bahwa kawasan Nusa Dua telah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Kajian kami sekitar 25 persen Work From Bali," kata Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf Vinsensius Jemadu dalam konpers virtual mengenai Work From Bali, Sabtu.
Menurut dia, untuk meningkatkan kinerja pergerakan wisatawan nasional maka yang paling mudah didorong adalah ASN, tetapi kemungkinan anggaran yang akan dialokasikan akan sangat besar.
Baca juga: KAHMI Bali dorong Pemerintah Pusat realisasikan work from Bali
Ia juga mengemukakan bahwa program Work From Bali berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi sehingga perlu ada kebijakan yang jelas mengenai kuotanya.
Dalam kajian yang dilakukan pihaknya, disebutkan bahwa dengan sekitar 50 persen pegawai melakukan Work From Home (WFH), maka jumlah tersebut bisa dibagi dua sehingga 25 persen bisa Work From Bali.
Vinsensius berpendapat bahwa terkait Work From Bali, pekerjaan yang rutin seperti kesekretariatan atau rapat-rapat sebaiknya dikontrol dari Bali. Contohnya, bila rapat dilakukan secara hibrida, untuk off line-nya dilakukan di Bali.
Ia juga mengemukakan rekomendasi dari pihaknya adalah tidak membawa keluarga agar protokol kesehatan juga dapat diawasi dengan lebih baik.
Baca juga: Komponen pariwisata sambut gagasan pemerintah pusat program "Work from Bali"
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu menyatakan bahwa dengan kebijakan Work From Bali, pemerintah bertujuan untuk membangun kepercayaan yang dimulai dari tujuh kementerian di bahwa koordinasi Kemenko Marves.
Program tersebut, lanjutnya, membutuhkan kolaborasi sebesar-besarnya dari berbagai pihak sehingga pemberitaan dari berbagai media juga diharapkan bisa mendukung agar dapat bangga dengan berlibur di lokasi wisata di Indonesia.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengemukakan Bali telah membangun kepercayaan antara lain dengan melakukan sertifikasi secara luas kepada pelaku usaha dan pegawai pariwisata untuk penanganan COVID-19.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung mengemukakan puluhan hotel akan digunakan terkait program tersebut, sehingga lebih dari 500 UMKM
akan dilibatkan.
Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) Arie Prasetyo menyatakan Bali adalah ikon pariwisata Indonesia.
"Kami mengelola kawasan Nusa Dua. Masyarakat yang ada di sekitar Nusa Dua juga memprihatinkan karena 1,5 tahun terakhir mengalami pengurangan pendapatan karena selama ini hidup dari sektor pariwisata," katanya.
Baca juga: Kemenparekraf buat kajian 25 persen ASN kerja dari Bali"
Ia menambahkan bahwa kawasan Nusa Dua telah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021