Jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali meminta Pemerintah Kabupaten Gianyar dapat memberikan dukungan terkait rencana pihaknya dalam 2021 ini untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat setempat.
"Sepanjang tahun 2021 ini memang tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan. Untuk itu, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk kami melakukan pendidikan politik kepada masyakarat," kata Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani di Gianyar, Kamis.
Ariyani saat beraudiensi dengan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra itu mengemukakan bahwa Bawaslu memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Bupati Gianyar dapat menyediakan ruang bagi jajaran Bawaslu untuk melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat.
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Bali I Ketut Rudia mengatakan berhubung saat ini Bawaslu tidak mengawasi tahapan, maka salah satu program yang dilaksanakan dengan mencerdaskan masyarakat dan memberikan pendidikan politik yang baik.
Baca juga: Pameran Bonsai Gianyar catat transaksi puluhan miliar
Menurut Rudia, pemerintah daerah dan Bawaslu harus bergandengan tangan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam memberikan pendidikan politik.
"Harapan saya kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar jika memiliki program yang mengundang masyarakat dapat melibatkan Bawaslu Gianyar sehingga kami bersama-sama dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sampai di tingkat Kecamatan," ujar pria yang juga mantan jurnalis itu.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Bali juga menyampaikan harapan agar Pemkab Gianyar dapat menghibahkan asetnya, baik berupa tanah maupun gedung kantor kepada Bawaslu Kabupaten Gianyar, mengingat status Bawaslu kabupaten saat ini sudah permanen.
"Tantangan kami ke depan dalam menghadapi pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sangat besar, kami mengharapkan adanya fasilitasi dari Pemkab Gianyar berupa gedung kantor yang representatif," ucap Ariyani.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra pun menyampaikan kesanggupannya untuk mendukung program pendidikan politik kepada masyarakat di kabupaten yang terkenal dengan seninya itu.
"Kami sangat mendukung program Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Gianyar, nanti akan kami ikut sertakan Bawaslu Gianyar apabila Pemkab Gianyar menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat," ucapnya.
Baca juga: Bupati Gianyar resmikan Pasar Desa Bona
Terkait dengan gedung kantor, pihaknya sudah merencanakan pembangunan gedung kantor untuk Bawaslu Gianyar pada 2022. Bahkan dia meminta pihak Bawaslu untuk memberikan "masterplan" yang akan dimasukkan ke dalam APBD Gianyar Tahun Anggaran 2022.
"Hal ini sebenarnya sudah sempat direncanakan, namun karena COVID-19 ada beberapa anggaran yang akhirnya dipangkas dan dialihkan ke sana," ujar Mahayastra.
Selain Ariyani dan Rudia, turut hadir juga dua anggota Bawaslu Bali lainnya I Ketut Sunadra dan I Wayan Wirka, serta Ida Bagus Putu Adinatha selaku Kepala Sekretariat. Kemudian hadir pula Ketua Bawaslu Gianyar I Wayan Hartawan didampingi komisioner lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Sepanjang tahun 2021 ini memang tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan. Untuk itu, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk kami melakukan pendidikan politik kepada masyakarat," kata Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani di Gianyar, Kamis.
Ariyani saat beraudiensi dengan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra itu mengemukakan bahwa Bawaslu memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Bupati Gianyar dapat menyediakan ruang bagi jajaran Bawaslu untuk melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat.
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Bali I Ketut Rudia mengatakan berhubung saat ini Bawaslu tidak mengawasi tahapan, maka salah satu program yang dilaksanakan dengan mencerdaskan masyarakat dan memberikan pendidikan politik yang baik.
Baca juga: Pameran Bonsai Gianyar catat transaksi puluhan miliar
Menurut Rudia, pemerintah daerah dan Bawaslu harus bergandengan tangan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam memberikan pendidikan politik.
"Harapan saya kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar jika memiliki program yang mengundang masyarakat dapat melibatkan Bawaslu Gianyar sehingga kami bersama-sama dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sampai di tingkat Kecamatan," ujar pria yang juga mantan jurnalis itu.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Bali juga menyampaikan harapan agar Pemkab Gianyar dapat menghibahkan asetnya, baik berupa tanah maupun gedung kantor kepada Bawaslu Kabupaten Gianyar, mengingat status Bawaslu kabupaten saat ini sudah permanen.
"Tantangan kami ke depan dalam menghadapi pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sangat besar, kami mengharapkan adanya fasilitasi dari Pemkab Gianyar berupa gedung kantor yang representatif," ucap Ariyani.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra pun menyampaikan kesanggupannya untuk mendukung program pendidikan politik kepada masyarakat di kabupaten yang terkenal dengan seninya itu.
"Kami sangat mendukung program Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Gianyar, nanti akan kami ikut sertakan Bawaslu Gianyar apabila Pemkab Gianyar menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat," ucapnya.
Baca juga: Bupati Gianyar resmikan Pasar Desa Bona
Terkait dengan gedung kantor, pihaknya sudah merencanakan pembangunan gedung kantor untuk Bawaslu Gianyar pada 2022. Bahkan dia meminta pihak Bawaslu untuk memberikan "masterplan" yang akan dimasukkan ke dalam APBD Gianyar Tahun Anggaran 2022.
"Hal ini sebenarnya sudah sempat direncanakan, namun karena COVID-19 ada beberapa anggaran yang akhirnya dipangkas dan dialihkan ke sana," ujar Mahayastra.
Selain Ariyani dan Rudia, turut hadir juga dua anggota Bawaslu Bali lainnya I Ketut Sunadra dan I Wayan Wirka, serta Ida Bagus Putu Adinatha selaku Kepala Sekretariat. Kemudian hadir pula Ketua Bawaslu Gianyar I Wayan Hartawan didampingi komisioner lainnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021