Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, meraih peringkat terbaik kedua setelah Gianyar se-Provinsi Bali dalam pengelolaan dana desa tahun 2020 berkat pendampingan kepada desa secara intensif, termasuk penyelenggaraan sekolah desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buleleng Nyoman Agus Jaya di Singaraja, Buleleng, Jumat, mengatakan penghargaan ini diserahkan pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Bali kepada Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng Nyoman Genep mewakili Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali tahun 2021 pada Kamis (28/1).
Jaya Sumpena menjelaskan guna menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik dan benar, pembinaan terus dilakukan, baik secara pasif dan juga aktif turun ke desa. Banyak aparat desa yang datang ke Kantor DPMD untuk berkonsultasi, termasuk apa yang disebut dengan sekolah desa.
"Kami intensifkan sekolah desa untuk melakukan pendampingan kepada para aparatur desa di Buleleng mengenai pengelolaan dana desa yang baik. Sampai dengan laporan pertanggungjawabannya," jelasnya.
Sekolah desa ini merupakan program dari DPMD Buleleng untuk memberikan pendampingan dan juga konsultasi bagi aparatur yang membutuhkan. Masing-masing desa akan dibagi menjadi beberapa gelombang untuk diberikan pelatihan pengelolaan dana desa yang baik dan benar kepada aparatur.
Kerja sama juga dilakukan dengan yayasan yang peduli dengan pembangunan desa untuk mendukung sekolah desa. "Namun, narasumber tetap dari kita karena kita mempunyai beberapa SDM yang berkompeten di bidang pengelolaan pemerintah desa," ucap Jaya Sumpena.
Selain itu, menurut Jaya, adalah peran tenaga ahli dan pendamping yang dimaksimalkan. Tenaga ahli dari pemerintah pusat disebar di seluruh desa, termasuk para pendamping di tingkat desa dan kecamatan.
Jumlah dari pendamping tersebut bervariasi. Ada pendamping yang memegang satu desa. Bahkan ada satu pendamping memegang lebih dari satu desa. Di kecamatan dan kabupaten juga ada. "Kita maksimalkan mereka sehingga jalannya pemerintah desa bisa optimal," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Gede Sugiartha Widiada menyebutkan ada beberapa indikator yang menyebabkan Buleleng diganjar terbaik kedua pengelolaan dana desa di Bali. Di antaranya ketepatan pencairan, pengamprahan sampai dengan penyampaian pelaporan.
Selain itu, penyerapan anggaran dana desa yang sudah mencapai 100 persen. "Juga ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada tahun 2020," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buleleng Nyoman Agus Jaya di Singaraja, Buleleng, Jumat, mengatakan penghargaan ini diserahkan pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Bali kepada Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng Nyoman Genep mewakili Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali tahun 2021 pada Kamis (28/1).
Jaya Sumpena menjelaskan guna menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik dan benar, pembinaan terus dilakukan, baik secara pasif dan juga aktif turun ke desa. Banyak aparat desa yang datang ke Kantor DPMD untuk berkonsultasi, termasuk apa yang disebut dengan sekolah desa.
"Kami intensifkan sekolah desa untuk melakukan pendampingan kepada para aparatur desa di Buleleng mengenai pengelolaan dana desa yang baik. Sampai dengan laporan pertanggungjawabannya," jelasnya.
Sekolah desa ini merupakan program dari DPMD Buleleng untuk memberikan pendampingan dan juga konsultasi bagi aparatur yang membutuhkan. Masing-masing desa akan dibagi menjadi beberapa gelombang untuk diberikan pelatihan pengelolaan dana desa yang baik dan benar kepada aparatur.
Kerja sama juga dilakukan dengan yayasan yang peduli dengan pembangunan desa untuk mendukung sekolah desa. "Namun, narasumber tetap dari kita karena kita mempunyai beberapa SDM yang berkompeten di bidang pengelolaan pemerintah desa," ucap Jaya Sumpena.
Selain itu, menurut Jaya, adalah peran tenaga ahli dan pendamping yang dimaksimalkan. Tenaga ahli dari pemerintah pusat disebar di seluruh desa, termasuk para pendamping di tingkat desa dan kecamatan.
Jumlah dari pendamping tersebut bervariasi. Ada pendamping yang memegang satu desa. Bahkan ada satu pendamping memegang lebih dari satu desa. Di kecamatan dan kabupaten juga ada. "Kita maksimalkan mereka sehingga jalannya pemerintah desa bisa optimal," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Gede Sugiartha Widiada menyebutkan ada beberapa indikator yang menyebabkan Buleleng diganjar terbaik kedua pengelolaan dana desa di Bali. Di antaranya ketepatan pencairan, pengamprahan sampai dengan penyampaian pelaporan.
Selain itu, penyerapan anggaran dana desa yang sudah mencapai 100 persen. "Juga ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada tahun 2020," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021