Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain di tengah pandemi COVID-19.
"COVID-19 ini persoalan di seluruh dunia, karena itu kita tidak perlu menyalahkan satu sama lain. Yang harus kita bangun adalah gotong royong dan kebersamaan untuk memahami persoalan ini," kata Dewa Indra saat menyampaikan keterangan melalui 'video streaming' di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, yang penting dilakukan saat ini adalah saling berkontribusi dan saling bersinergi satu sama lain, sehingga persoalan COVID-19 bisa diselesaikan dengan baik.
"Kalau bisa mengurangi dan bahkan meniadakan kasus transmisi lokal," ucap birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng, itu.
Dewa Indra tidak menampik bahwa sumber risiko yang berpotensi menimbulkan peningkatan kasus COVID-19 adalah mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, seperti Pekerja Migran Indonesia atau anak buah kapal yang sebelumnya bekerja di kapal pesiar.
Baca juga: Sekda Bali: Pemulangan pekerja migran lewat Benoa itu keputusan Jakarta
Dari 124 kasus positif COVID-19 di Provinsi Bali hingga Jumat (17/4) terdiri dari delapan orang WNA dan 116 WNI. Dari 116 WNI tersebut, 81 orang merupakan imported case (77 Pekerja Migran Indonesia dan 4 non-PMI), terinfeksi dari daerah lain di Nusantara ada 14 orang, dan kasus transmisi lokal 21 orang.
"Oleh karena itu, strategi yang dilakukan dengan penguatan secara terus-menerus di pintu-pintu masuk menuju Bali," ujarnya.
Dewa Indra mengemukakan, dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, kantor kesehatan pelabuhan, Otoritas Bandara Ngurah Rai bersama-sama bersinergi melakukan upaya yang semakin ketat.
"Kami juga mengevaluasi yang menjadi kelemahan untuk disempurnakan. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua yang datang dari luar negeri, baik itu WNA dan yang bekerja di luar negeri, mereka sebelum pulang ke kampung halamannya adalah yang negatif COVID-19," ucapnya.
Baca juga: Kodim Tabanan pantau puluhan pekerja migran yang tiba di Bali
Selain itu, dalam empat hari terakhir, Gugus Tugas Nasional juga meminta Bali untuk menerima PMI yang pulang melalui Pelabuhan Benoa, Denpasar, sehingga mereka yang akan berlabuh dilakukan rapid test untuk mengidentifikasi yang positif dan negatif COVID-19.
"Sesuai kesepakatan sebelumnya, yang positif tanggung jawab pemprov, sedangkan yang negatif menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sedangkan bagi PMI yang tidak dari Bali, BP3TKI bersama agen yang memberangkatkan, setelah tiba dari Benoa difasilitasi untuk kembali ke kampung halaman secepatnya," ujarnya.
Dewa Indra mengharapkan pemahaman dari semua pihak dan tidak saling menyalahkan. "Ketika pemerintah sudah mengambil keputusan, maka kita harus melaksanakan," ucap mantan Kepala Pelaksana BPBD Bali itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"COVID-19 ini persoalan di seluruh dunia, karena itu kita tidak perlu menyalahkan satu sama lain. Yang harus kita bangun adalah gotong royong dan kebersamaan untuk memahami persoalan ini," kata Dewa Indra saat menyampaikan keterangan melalui 'video streaming' di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, yang penting dilakukan saat ini adalah saling berkontribusi dan saling bersinergi satu sama lain, sehingga persoalan COVID-19 bisa diselesaikan dengan baik.
"Kalau bisa mengurangi dan bahkan meniadakan kasus transmisi lokal," ucap birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng, itu.
Dewa Indra tidak menampik bahwa sumber risiko yang berpotensi menimbulkan peningkatan kasus COVID-19 adalah mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, seperti Pekerja Migran Indonesia atau anak buah kapal yang sebelumnya bekerja di kapal pesiar.
Baca juga: Sekda Bali: Pemulangan pekerja migran lewat Benoa itu keputusan Jakarta
Dari 124 kasus positif COVID-19 di Provinsi Bali hingga Jumat (17/4) terdiri dari delapan orang WNA dan 116 WNI. Dari 116 WNI tersebut, 81 orang merupakan imported case (77 Pekerja Migran Indonesia dan 4 non-PMI), terinfeksi dari daerah lain di Nusantara ada 14 orang, dan kasus transmisi lokal 21 orang.
"Oleh karena itu, strategi yang dilakukan dengan penguatan secara terus-menerus di pintu-pintu masuk menuju Bali," ujarnya.
Dewa Indra mengemukakan, dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, kantor kesehatan pelabuhan, Otoritas Bandara Ngurah Rai bersama-sama bersinergi melakukan upaya yang semakin ketat.
"Kami juga mengevaluasi yang menjadi kelemahan untuk disempurnakan. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua yang datang dari luar negeri, baik itu WNA dan yang bekerja di luar negeri, mereka sebelum pulang ke kampung halamannya adalah yang negatif COVID-19," ucapnya.
Baca juga: Kodim Tabanan pantau puluhan pekerja migran yang tiba di Bali
Selain itu, dalam empat hari terakhir, Gugus Tugas Nasional juga meminta Bali untuk menerima PMI yang pulang melalui Pelabuhan Benoa, Denpasar, sehingga mereka yang akan berlabuh dilakukan rapid test untuk mengidentifikasi yang positif dan negatif COVID-19.
"Sesuai kesepakatan sebelumnya, yang positif tanggung jawab pemprov, sedangkan yang negatif menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sedangkan bagi PMI yang tidak dari Bali, BP3TKI bersama agen yang memberangkatkan, setelah tiba dari Benoa difasilitasi untuk kembali ke kampung halaman secepatnya," ujarnya.
Dewa Indra mengharapkan pemahaman dari semua pihak dan tidak saling menyalahkan. "Ketika pemerintah sudah mengambil keputusan, maka kita harus melaksanakan," ucap mantan Kepala Pelaksana BPBD Bali itu.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020