){kind=link}
Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Kamis (16/4) melalui Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar merupakan keputusan Gugus Tugas Nasional.
"Kami berharap pernyataan yang disampaikan Kadishub Denpasar itu tidak benar. Namun, apabila memang seperti itu pernyataan yang disampaikan, maka namanya itu tidak tepat. Satu OPD (organisasi perangkat daerah-red) menolak keputusan nasional," kata Dewa Indra, di Denpasar, Jumat.
Dewa Indra menyampaikan hal tersebut, menanggapi pemberitaan di beberapa media terkait pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Denpasar I Ketut Sriawan tentang Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pelabuhan Benoa, Denpasar.
Dalam pernyataannya, Kadishub Denpasar I Ketut Sriawan mengatakan semestinya semua PMI yang baru pulang dari luar negeri turun di Pulau Nipah, Tanjung Balai Karimun dan Pulau Galang, Kepulauan Riau, bukan di Pelabuhan Benoa.
Baca juga: Kodim Tabanan pantau puluhan pekerja migran yang tiba di Bali
Sriawan juga mengatakan sebenarnya dalam kaitannya dengan pemulangan PMI asal Bali, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan semuanya berbagi tugas.
Menurut Dewa Indra, pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah kapal (ABK) menggunakan kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Benoa adalah keputusan Gugus Tugas Nasional dan telah dibicarakan oleh para pemimpin pemerintahan.
Gubernur Bali pun telah berkomunikasi dan bersurat kepada Ketua Gugus Tugas Nasional. Lebih lanjut, sebagai aparat, tugasnya adalah bekerja melaksanakan perintah.
"Kalau di provinsi ada yang menyayangkan seperti itu, maka sudah pasti mengambil tindakan tegas. Karena itu tidak tepat. Bagaimana mungkin seorang kepala dinas menolak kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.
Baca juga: Sekda Bali: Hentikan stigma pekerja migran pembawa COVID-19
Dewa Indra mengatakan penurunan ABK di Pelabuhan Benoa adalah keputusan nasional dan telah dipertimbangkan berbagai aspeknya. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk ikut melaksanakan keputusan tersebut.
Pada Kamis (16/4) pagi, kapal pesiar MV Voyager of The Seas berlabuh di Pelabuhan Cruise Benoa, Denpasar. Dalam kapal tersebut terdapat 232 orang WNI pelaku perjalanan, sedangkan yang asal Bali berjumlah 117 orang.
Sebanyak 232 orang pelaku perjalanan di kapal pesiar itu sebelum turun ke darat telah dilakukan rapid test. Jika ada yang hasil rapid test menunjukkan indikasi positif, maka langsung dilakukan uji swab.
video oleh Pande Yudha
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Kami berharap pernyataan yang disampaikan Kadishub Denpasar itu tidak benar. Namun, apabila memang seperti itu pernyataan yang disampaikan, maka namanya itu tidak tepat. Satu OPD (organisasi perangkat daerah-red) menolak keputusan nasional," kata Dewa Indra, di Denpasar, Jumat.
Dewa Indra menyampaikan hal tersebut, menanggapi pemberitaan di beberapa media terkait pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Denpasar I Ketut Sriawan tentang Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pelabuhan Benoa, Denpasar.
Dalam pernyataannya, Kadishub Denpasar I Ketut Sriawan mengatakan semestinya semua PMI yang baru pulang dari luar negeri turun di Pulau Nipah, Tanjung Balai Karimun dan Pulau Galang, Kepulauan Riau, bukan di Pelabuhan Benoa.
Baca juga: Kodim Tabanan pantau puluhan pekerja migran yang tiba di Bali
Sriawan juga mengatakan sebenarnya dalam kaitannya dengan pemulangan PMI asal Bali, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan semuanya berbagi tugas.
Menurut Dewa Indra, pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah kapal (ABK) menggunakan kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Benoa adalah keputusan Gugus Tugas Nasional dan telah dibicarakan oleh para pemimpin pemerintahan.
Gubernur Bali pun telah berkomunikasi dan bersurat kepada Ketua Gugus Tugas Nasional. Lebih lanjut, sebagai aparat, tugasnya adalah bekerja melaksanakan perintah.
"Kalau di provinsi ada yang menyayangkan seperti itu, maka sudah pasti mengambil tindakan tegas. Karena itu tidak tepat. Bagaimana mungkin seorang kepala dinas menolak kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.
Baca juga: Sekda Bali: Hentikan stigma pekerja migran pembawa COVID-19
Dewa Indra mengatakan penurunan ABK di Pelabuhan Benoa adalah keputusan nasional dan telah dipertimbangkan berbagai aspeknya. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk ikut melaksanakan keputusan tersebut.
Pada Kamis (16/4) pagi, kapal pesiar MV Voyager of The Seas berlabuh di Pelabuhan Cruise Benoa, Denpasar. Dalam kapal tersebut terdapat 232 orang WNI pelaku perjalanan, sedangkan yang asal Bali berjumlah 117 orang.
Sebanyak 232 orang pelaku perjalanan di kapal pesiar itu sebelum turun ke darat telah dilakukan rapid test. Jika ada yang hasil rapid test menunjukkan indikasi positif, maka langsung dilakukan uji swab.
video oleh Pande Yudha
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020