Presiden Joko Widodo menginginkan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai pemerintahan daerah jangan sampai menghambat pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya di Tanah Air untuk melesatkan kinerja perekonomian nasional.
"Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit- belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan," kata Presiden Jokowi saat membacakan pidato di depan Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Menurut Presiden, untuk itu tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, seluruhnya mutlak dibutuhkan, harus diwujudkan serta dikembangkan.
Kepala Negara mengemukakan bahwa sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting.
"BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.
Presiden memaparkan, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Sedangkan Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi, yaitu Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen pada 2014 menjadi 78 persen pada 2018.
Baca juga: Presiden: daerah itu pilar penting NKRI
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan transformasi ekonomi di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing serta berkelanjutan.
"Kemajuan atau pertumbuhan ekonomi tidak akan melahirkan dinamika dan perubahan untuk lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah ke negara berpenghasilan maju, kalau tidak ada transformasi," kata Darmin Nasution dalam seminar nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju di Jakarta, Jumat (9/8).
Terdapat lima pilar dalam kebijakan itu, yakni optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, menekan ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Hari ini, Presiden akan pidato tiga kali di Gedung Parlemen
Darmin menuturkan bahwa sepuluh tahun ke depan bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dengan sebaik mungkin melalui kebijakan transformasi ekonomi yang digulirkan tersebut.
"Kami memperkirakan sepuluh tahun ke depan adalah periode yang paling krusial, apakah kita akan berhasil memanfaatkan bonus demografi, sehingga kita betul-betul masuk ke tingkatan yang lebih tinggi," ucapnya.
Untuk menyukseskan transformasi ekonomi di Indonesia, maka diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan baik dari sisi fiskal dan moneter guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.
Baca juga: Presiden: Indonesia butuh lembaga perwakilan rakyat kredibel-modern
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit- belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan," kata Presiden Jokowi saat membacakan pidato di depan Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Menurut Presiden, untuk itu tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, seluruhnya mutlak dibutuhkan, harus diwujudkan serta dikembangkan.
Kepala Negara mengemukakan bahwa sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting.
"BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.
Presiden memaparkan, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Sedangkan Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi, yaitu Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen pada 2014 menjadi 78 persen pada 2018.
Baca juga: Presiden: daerah itu pilar penting NKRI
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan transformasi ekonomi di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing serta berkelanjutan.
"Kemajuan atau pertumbuhan ekonomi tidak akan melahirkan dinamika dan perubahan untuk lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah ke negara berpenghasilan maju, kalau tidak ada transformasi," kata Darmin Nasution dalam seminar nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju di Jakarta, Jumat (9/8).
Terdapat lima pilar dalam kebijakan itu, yakni optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, menekan ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Hari ini, Presiden akan pidato tiga kali di Gedung Parlemen
Darmin menuturkan bahwa sepuluh tahun ke depan bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dengan sebaik mungkin melalui kebijakan transformasi ekonomi yang digulirkan tersebut.
"Kami memperkirakan sepuluh tahun ke depan adalah periode yang paling krusial, apakah kita akan berhasil memanfaatkan bonus demografi, sehingga kita betul-betul masuk ke tingkatan yang lebih tinggi," ucapnya.
Untuk menyukseskan transformasi ekonomi di Indonesia, maka diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan baik dari sisi fiskal dan moneter guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.
Baca juga: Presiden: Indonesia butuh lembaga perwakilan rakyat kredibel-modern
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019