Pemkab Gianyar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Asahan guna mempelajari tentang koordinasi publikasi ke media dan tentang persandian dalam penyampaian informasi secara on line dan off line, juga masalah penggunaan alokasi dana desa.
“Kami ingin berbagi informasi dengan Diskominfo Gianyar tentang publikasi untuk media massa yang nantinya mungkin dapat diterapkan oleh DPRD Kabupaten Asahan dalam hal publikasi,” kata Baharuddin Harahap, ketua Komisi A yang merupakan ketua rombongan DRPD Asahan, di Gianyar, Kamis.
Rombongan DPRD Asahan diterima oleh Plt. Kepala Dinas PMD Dewa Ngakan Ngurah Adi dan Sekdis Kominfo I Gede Daging, di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Kamis .
“Kami ingin belajar atau lebih pada bertukar pikiran masalah publikasi maupun penggunaan dana desa, yang nantinya dapat kami adopsi untuk di Kabupaten Asahan,” jelas Baharuddin.
Sekdis Kominfo Gianyar I Gede Daging seusai memaparkan tentang selayang pandang Kabupaten Gianyar, penjelasan lebih jauh tentang tupoksi di Dinas Kominfo Gianyar.
Menurut Gede Daging, berbagai tugas dan fungsinya di Diskominfo semuanya sudah berbasis IT.- yang dikelola melalui bidang e-Government. Sedangkan untuk persandian kini sudah lebih luas, tidak lagi masalah surat menyurat tapi lebih bagaimana menjamin kemanan rahasia negara melalui kode-kode sandi.
Baca juga: Media-Humas Pemprov Bali pelajari "diplomasi kopi" Pemprov Jabar
Sedangkan untuk masalah kehumasan menurut Gede Daging, di bawah bidang Pelayanan Komunikasi dan Informatika lebih pada bagaimana mempublikasikan berita-berita pembangunan di media massa.
“Untuk masalah publikasi saat ini kita juga memiliki perjanjian kerja sama dengan media yang ada, yang dikenal dengan istilah advertorial untuk memuat berita-berita penting seputar pemerintahan maupun program pembangunan di Kabupaten Gianyar,” jelas Gede Daging.
Selain itu, ia menambahkan, Kominfo juga mengelola koran yang khusus untuk mempublikasikan tentang pembangunan hingga ketingkat desa dengan nama Paswara.
Selain itu juga ada Radio Gelora yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemkab Gianyar secara rutin menyiarkan program mereka di masing-masing OPD dan juga website yang juga dikelola oleh Dinas Kominfo.
Baca juga: Peliatan jadi teladan kelola Dana Desa
Untuk pengelolaan dana desa, Plt Kadis PMD menjelaskan, untuk penyusunan APBDes se-Kabupaten Gianyar ada tujuh sumber dana yaitu melalui dana desa (APBN), alokasi dana desa (ADD/APBN), Bagi Hasil pajak/BHP (kebijakan kepala daera minimal 10 persen dari pajak daerah), Bagi Hasil Retribusi/BHR (Kebijakan kepala daerah minimal 10 persen dari retribusi daerah), BKK provinsi, BKK Kabupaten dan PAD.
Ngakan Ngurah Adi menjelaskan Kabupaten Gianyar telah mendapatkan predikat terbaik pengelolaan dana desa di Provinsi Bali dari KPPN Denpasar, sedangkan untuk transparansi dana desa dalam perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan kegiatan senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat.
“ Wujud transparasi tersebut berupa baliho yang isinya sumber dana serta pemanfaatannya yang dipasang ditempat-tempat strategis di desa,” jelas Ngakan Ngurah Adi.
Baca juga: Humas dan Protokol Bandung berkunjung ke Denpasar
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019