Tim media massa dan Biro Humas Pemprov Bali mempelajari "diplomasi kopi" dan program kreatif lainnya yang dijalankan Pemprov Jawa Barat, termasuk program kreatif bidang kehumasan.

"Kita bisa saling belajar dengan Humas Pemprov Jabar, karena gubernur kami, Wayan Koster, juga punya program digitalisasi hingga tingkat desa yang nantinya bisa mendukung program kreatif seperti di sini," kata Asisten III (Administrasi dan Umum) Setdaprov Bali I Wayan Suarjana di Bandung, Selasa.

Dalam kunjungan bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Bali A.A. Ngurah Oka Sutha Diana dan puluhan pimpinan media yang diterima Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Hermansyah, ia menjelaskan kunjungan yang dilakukan memang didorong keinginan untuk belajar kepada daerah lain.

Sementara itu, Kabiro Humas dan Protokol Jabar Hermansyah menjelaskan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkisar 5,6 pada 2018 kini memiliki tantangan pengangguran dan kemiskinan yang perlu diatasi.

"Dalam kepemimpinan selama tujuh bulan, Gubernur Ridwan Kamil meminta kami dari humas untuk mendukung pelayanan publik berupa program 37 juara, apalagi beliau sangat tidak ingin ada jarak dengan masyarakat," katanya.

Dalam penyambutan kunjungan media-humas yang juga diikuti Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Ida Bagus Ketut Agung Ludra (IBKA Ludra), itu, Kabag Humas Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Azis Zulficar mengajak rombongan dari Bali mengelilingi museum di "gedung sate" Pemprov Jabar dan mengenalkan "diplomasi kopi" di provinsi setempat.

"Gubernur kami Ridwan Kamil selalu melakukan yang disebutnya dengan 'diplomasi kopi' saat menerima tamu dari negara lain atau sedang mengunjungi negara lain. Kopi Jabar selalu jadi topik awal sebelum agenda resmi yang ada dibahas atau kerja sama ditandatangani," katanya.

Pihaknya juga berusaha mengikuti kinerja gubernur yang memiliki 10,4 juta pengikut itu, di antaranya membentuk tim kreatif yang menangani desain media daring, media sosial, "agenda setting" untuk media, dan sebagainya.

"Kami juga melakukan sosialisasi program melalui jaringan TV 'West Java Network' bekerja sama dengan First Media, Japri atau Jabar Punya Informasi yang melayani konferensi pers dengan melibatkan OPD dengan isu-isu terencana, Jabar Quick Response yang menangani pengaduan masyarakat lewat medsos gubernur, dan menjawab kritik media dengan data, serta program lain," katanya.

Terkait dengan kinerja tim Humas Pemprov Jabar dan anggaran kehumasan, Pemprov Jabar menerapkan pola kerja 24 jam secara bergiliran dengan anggaran sebesar Rp50 miliar yang mayoritas dialokasikan untuk kerja sama dengan media massa. Sumber dana juga sebagian berasal dari "CSR" perusahaan.

"Meski tidak cukup, anggaran yang ada bukan terlalu bermasalah. Justru masalah bagi kami adalah mengubah pola pikir (mindset) PNS yang lamban untuk mengikuti gerak langkah Gubernur Ridwan Kamil," katanya.

Baca juga: Nyoman Nuarta: Presiden janjikan dana abadi untuk seni-budaya
Baca juga: Gubernur Bali siapkan ribuan akses poin Wifi gratis untuk masyarakat
Baca juga: Gubernur Bali minta media tingkatkan literasi informasi kepada masyarakat
Baca juga: Tim Itjen Kominfo apresiasi kemitraan ANTARA-Pemprov-Media di Bali

Pewarta: Edy M Yakub

Editor : Adi Lazuardi


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019