Denpasar (Antara Bali) - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Paulus Wirutomo mengharapkan masyarakat Bali lebih banyak membuka ruang-ruang negosiasi dan diskusi untuk meminimalisasi terjadinya konflik adat.
"Hal ini untuk mengurangi dominasi dari kultur dan struktur yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat, temasuk masyarakat adat," kata guru besar FISIP UI itu di Denpasar, Kamis.
Dalam seminar nasional bertajuk "Mengurai Akar Permasalahan Konflik Menuju Bali Shanti" di kampus Universitas Udayana (Unud) itu, dia mengemukakan bahwa pada dasarnya konflik disebabkan karena pengaruh struktur, kultur, dan proses.
"Struktur itu terkait dengan kebijakan yang diputuskan pemerintah, sedangkan kultur menyangkut pada nilai, norma dan kepercayaan yang diyakini turun-temurun. Untuk meminimalisasi konflik, yang masih bisa diubah hanya sisi proses karena sisi ini memberikan dinamika interaksi sehari-hari yang memberi ruang bebas dari ikatan struktur dan kultur,"katanya.
Menurut dia, sering kali kultur dirusak oleh globalisasi dan kepentingan ekonomi. Struktur pemerintahan pun turut membenturkan kultur, seperti keputusan pengadilan yang bertentangan dengan aturan adat.(**)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Hal ini untuk mengurangi dominasi dari kultur dan struktur yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat, temasuk masyarakat adat," kata guru besar FISIP UI itu di Denpasar, Kamis.
Dalam seminar nasional bertajuk "Mengurai Akar Permasalahan Konflik Menuju Bali Shanti" di kampus Universitas Udayana (Unud) itu, dia mengemukakan bahwa pada dasarnya konflik disebabkan karena pengaruh struktur, kultur, dan proses.
"Struktur itu terkait dengan kebijakan yang diputuskan pemerintah, sedangkan kultur menyangkut pada nilai, norma dan kepercayaan yang diyakini turun-temurun. Untuk meminimalisasi konflik, yang masih bisa diubah hanya sisi proses karena sisi ini memberikan dinamika interaksi sehari-hari yang memberi ruang bebas dari ikatan struktur dan kultur,"katanya.
Menurut dia, sering kali kultur dirusak oleh globalisasi dan kepentingan ekonomi. Struktur pemerintahan pun turut membenturkan kultur, seperti keputusan pengadilan yang bertentangan dengan aturan adat.(**)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011