Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Buleleng, Bali, mencatat angka kemiskinan di daerah itu mengalami penurunan selama rentang waktu lima tahun (2014 hingga 2018).
"Tahun 2014, persentase angka kemiskinan di Buleleng tercatat sebesar 6,69 persen atau sekitar 43.700 jiwa, sedangkan sampai dengan akhir tahun 2018 berada pada angka 5,36 persen atau sekitar 35.200 jiwa," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng Ni Made Rousmini di Singaraja, Buleleng, Jumat.
Dalam rapat koordinasi TKPK Buleleng, ia mengatakan, penurunan angka kemiskinan secara kumulatif di Kabupaten Buleleng tersebut menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh Pemkab setempat.
Selain itu, dengan menurunnya angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir, hal itu menandakan adanya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Buleleng.
Dalam menggenjot penurunan angka kemiskinan di Buleleng, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan melalui SKPD terkait, baik program dan kegiatan itu bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng, maupun anggaran dari APBD Provinsi maupun dari APBN.
"Sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada desa dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, dan dikemas dalam suatu wadah Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GARDUPASKIN)," katanya.
Selain itu, sejumlah program dan kegiatan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan ekonomi mikro telah dilaksanakan secara berkelanjutan.
"Pemkab Buleleng sendiri telah membuktikan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan di Bumi Denbukit ini, yang salah satunya melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan," katanya.
Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pada tahun 2017 – 2022 ini akan dilakukan secara bertahap dengan memfokuskan penuntasan pada setiap tiga kecamatan. Untuk itu, Pemkab Buleleng akan melakukan pemetaan atas desa-desa yang akan disasar pada setiap tiga kecamatan sasaran.
"Jadi, program apa yang akan dilaksanakan, disesuaikan dengan potensi kewilayahan maupun potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing desa tersebut. Nanti, programnya akan dikembalikan kepada masing-masing SKPD, sehingga data akan membuat tepat sasaran," katanya.
Namun, sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD selama ini belum optimal. Untuk itulah, Rakor TKPK dilaksanakan untuk memantapkan dan melakukan sinkronisasi program kerja masing-masing SKPD, sehingga nantinya pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dapat lebih optimal.
"Seluruh SKPD harus terintegrasi dan fokus, jangan ego sektoral," katanya, mengutip pesan Bupati setempat.
Mesin Bantuan Jepang
Pada hari yang sama, Pemkab Buleleng juga menyelenggarakan serah terima Mesin Pengolahan Air Bersih melalui Bantuan Hibah Grassroots Tahun Anggaran 2016 dari Pemerintah Jepang kepada Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
Acara ini dihadiri oleh Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Hirohisa Chiba, dan Sekretaris II Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, sedangkan dari pihak Indonesia diwakili Bupati Buleleng yang juga diwakili oleh I Made Subur (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/PMD) Kabupaten Buleleng, dan Irving Gino Latief (Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Mandiri Indonesia).
Pengadaan mesin untuk pembuatan air bersih tersebut dilaksanakan melalui "Proyek Perbaikan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Tamblang, Bali" yang merupakan bantuan hibah grassroots Pemerintah Jepang senilai Rp652,68 juta dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Jepang dan Yayasan Mitra Mandiri Indonesia pada bulan Maret 2017.
"Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Tamblang dalam mengakses air yang bersih dan aman sehingga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat," kata Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Hirohisa Chiba.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Tahun 2014, persentase angka kemiskinan di Buleleng tercatat sebesar 6,69 persen atau sekitar 43.700 jiwa, sedangkan sampai dengan akhir tahun 2018 berada pada angka 5,36 persen atau sekitar 35.200 jiwa," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng Ni Made Rousmini di Singaraja, Buleleng, Jumat.
Dalam rapat koordinasi TKPK Buleleng, ia mengatakan, penurunan angka kemiskinan secara kumulatif di Kabupaten Buleleng tersebut menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh Pemkab setempat.
Selain itu, dengan menurunnya angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir, hal itu menandakan adanya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Buleleng.
Dalam menggenjot penurunan angka kemiskinan di Buleleng, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan melalui SKPD terkait, baik program dan kegiatan itu bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng, maupun anggaran dari APBD Provinsi maupun dari APBN.
"Sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada desa dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, dan dikemas dalam suatu wadah Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GARDUPASKIN)," katanya.
Selain itu, sejumlah program dan kegiatan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan ekonomi mikro telah dilaksanakan secara berkelanjutan.
"Pemkab Buleleng sendiri telah membuktikan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan di Bumi Denbukit ini, yang salah satunya melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan," katanya.
Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pada tahun 2017 – 2022 ini akan dilakukan secara bertahap dengan memfokuskan penuntasan pada setiap tiga kecamatan. Untuk itu, Pemkab Buleleng akan melakukan pemetaan atas desa-desa yang akan disasar pada setiap tiga kecamatan sasaran.
"Jadi, program apa yang akan dilaksanakan, disesuaikan dengan potensi kewilayahan maupun potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing desa tersebut. Nanti, programnya akan dikembalikan kepada masing-masing SKPD, sehingga data akan membuat tepat sasaran," katanya.
Namun, sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD selama ini belum optimal. Untuk itulah, Rakor TKPK dilaksanakan untuk memantapkan dan melakukan sinkronisasi program kerja masing-masing SKPD, sehingga nantinya pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dapat lebih optimal.
"Seluruh SKPD harus terintegrasi dan fokus, jangan ego sektoral," katanya, mengutip pesan Bupati setempat.
Mesin Bantuan Jepang
Pada hari yang sama, Pemkab Buleleng juga menyelenggarakan serah terima Mesin Pengolahan Air Bersih melalui Bantuan Hibah Grassroots Tahun Anggaran 2016 dari Pemerintah Jepang kepada Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
Acara ini dihadiri oleh Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Hirohisa Chiba, dan Sekretaris II Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, sedangkan dari pihak Indonesia diwakili Bupati Buleleng yang juga diwakili oleh I Made Subur (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/PMD) Kabupaten Buleleng, dan Irving Gino Latief (Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Mandiri Indonesia).
Pengadaan mesin untuk pembuatan air bersih tersebut dilaksanakan melalui "Proyek Perbaikan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Tamblang, Bali" yang merupakan bantuan hibah grassroots Pemerintah Jepang senilai Rp652,68 juta dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Jepang dan Yayasan Mitra Mandiri Indonesia pada bulan Maret 2017.
"Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Tamblang dalam mengakses air yang bersih dan aman sehingga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat," kata Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Hirohisa Chiba.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019