Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan jajarannya untuk taat mengelola keuangan sesuai aturan sehingga tidak ada kekhawatiran dalam menghadapi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Jangan cari penyakit. Taat aja sama aturan dalam urusan keuangan negara ini. Jangan aneh-aneh supaya kita ini nyaman semua," kata Koster saat membuka Rapat Pemeriksaan Pendahuluan dan Supervisi Atas LKPD Tahunan Anggaran 2018 dengan BPK Perwakilan Bali, di Denpasar, Rabu.
Orang nomor satu di Bali itu berpandangan jika pengelolaan keuangan berjalan baik maka akan berdampak kepada iklim kinerja di instansi masing-masing.
Gubernur Koster juga meminta dalam konteks pemeriksaan keuangan tidak saja mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun harus mencari opini WTP yang memang bermakna.
"Yen care Baline, ane sujati (kalau seperti istilah Balinya yang sejati). Memang benar-benar baik pengelolaannya," ujarnya.
Ia menambahkan jika ini bisa dilakukan maka tidak ada lagi alasan untuk takut dengan BPK sehingga tidak berjarak dan bisa bekerja sama dengan baik.
Ketua BPK Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto mengatakan meski pengelolaan keuangan di Pemprov Bali sudah baik, yang ditunjukkan dengan opini WTP selama lima tahun terakhir, namun tetap saja ada potensi kelalaian yang diakibatkan hal-hal yang sepertinya kecil. "Tugas saya agar tidak karena nila setitik rusak susu sebelanga," ucap Sri Haryoso.
Ia mengatakan opini tidak saja dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan namun juga aspek hukum yang berpotensi menimbulkan kecurangan.
Sri Haryoso pun dalam kesempatan itu memberi apresiasi karena Pemprov Bali sudah menunjukkan kinerja yang baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Jangan cari penyakit. Taat aja sama aturan dalam urusan keuangan negara ini. Jangan aneh-aneh supaya kita ini nyaman semua," kata Koster saat membuka Rapat Pemeriksaan Pendahuluan dan Supervisi Atas LKPD Tahunan Anggaran 2018 dengan BPK Perwakilan Bali, di Denpasar, Rabu.
Orang nomor satu di Bali itu berpandangan jika pengelolaan keuangan berjalan baik maka akan berdampak kepada iklim kinerja di instansi masing-masing.
Gubernur Koster juga meminta dalam konteks pemeriksaan keuangan tidak saja mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun harus mencari opini WTP yang memang bermakna.
"Yen care Baline, ane sujati (kalau seperti istilah Balinya yang sejati). Memang benar-benar baik pengelolaannya," ujarnya.
Ia menambahkan jika ini bisa dilakukan maka tidak ada lagi alasan untuk takut dengan BPK sehingga tidak berjarak dan bisa bekerja sama dengan baik.
Ketua BPK Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto mengatakan meski pengelolaan keuangan di Pemprov Bali sudah baik, yang ditunjukkan dengan opini WTP selama lima tahun terakhir, namun tetap saja ada potensi kelalaian yang diakibatkan hal-hal yang sepertinya kecil. "Tugas saya agar tidak karena nila setitik rusak susu sebelanga," ucap Sri Haryoso.
Ia mengatakan opini tidak saja dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan namun juga aspek hukum yang berpotensi menimbulkan kecurangan.
Sri Haryoso pun dalam kesempatan itu memberi apresiasi karena Pemprov Bali sudah menunjukkan kinerja yang baik.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019