Negara (Antara Bali) - Sejumlah warga Desa Dangintukadaya, Kecamatan/Kabupaten Jembrana, Bali, Senin mendatangi lokasi proyek PNPM di SD Negeri 3 Dangintukadaya untuk melakukan protes karena tidak dilibatkan dalam pengerjaan proyek tersebut.
Perwakilan warga yang terdiri dari Ketut Yarna, Kade Agus Setiawan dan Gede Widiarta, mempertanyakan pengerjaan proyek prasarana pendidikan gedung TK yang tidak melibatkan warga setempat.
Selain proyek pembangunan gedung TK, lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri itu, sekaligus dibangun sarana belajar dan bermain.
Menurut Yarna, proyek senilai Rp282.736.000 itu di dalam papan pengumuman proyek disebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan bersama masyarakat.
"Tapi nyatanya masyarakat di sini tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan pengerjaan proyek ini dilakukan oleh rekanan yang kental nuansa nepotismenya," kata Yarna.
Sedangkan Agus dan Widiarta mengungkapkan, rekanan yang mendapatkan proyek tersebut adalah PT Perancak Karya yang direkturnya yaitu Ida Bagus Anom Artaya, menjabat sebagai Ketua BPD Dangintukadaya.
Menurut tiga perwakilan warga itu, mereka dan masyarakat lainnya ingin dilibatkan dalam proyek yang didanai dari uang negara tersebut.
Ketua BPD Dangintukadaya yang juga Direktur PT Perancak Karya, Ida Bagus Anom, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya hanya menjadi rekanan untuk pengadaan bahan bangunan saja.
Anom mengaku, perusahaan menjadi rekanan setelah memenangkan tender dan tidak ada hubungan dengan jabatannya.
"Apakah salah jika saya juga memiliki usaha. Yang jelas dalam tender itu saya menggunakan jabatan sebagai Ketua BPD untuk melakukan intervensi apapun," katanya.
Sedangkan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM Dangintukadaya, Komang Bairawan Putra mengatakan, untuk pengerjaan proyek tersebut pihaknya hanya mampu membayar tenaga kerja sesuai RAB.
Menurutnya, dalam RAB ongkos untuk tenaga kerja sebesar Rp35 ribu sehingga pihaknya terpaksa mencari tenaga dari luar desa karena kalau mencari dari desa setempat ongkosnya mencapai Rp50 ribu hingga Rp60 ribu.
"Dengan selisih ongkos antara tenaga dari desa ini dengan RAB, dari mana kami mesti mencarikan tambahan dananya," kata Bairawan.
Bairawan juga mengatakan, segala sesuatu terkait dengan pengerjaan proyek PNPM itu sudah disosialisasikan kepada kepala dusun dan masyarakat setempat.
"Untuk finishing bangunan nanti, kami akan mengusahakan agar bisa ditangani masyarakat di sini," ujarnya.(**)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
Perwakilan warga yang terdiri dari Ketut Yarna, Kade Agus Setiawan dan Gede Widiarta, mempertanyakan pengerjaan proyek prasarana pendidikan gedung TK yang tidak melibatkan warga setempat.
Selain proyek pembangunan gedung TK, lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri itu, sekaligus dibangun sarana belajar dan bermain.
Menurut Yarna, proyek senilai Rp282.736.000 itu di dalam papan pengumuman proyek disebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan bersama masyarakat.
"Tapi nyatanya masyarakat di sini tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan pengerjaan proyek ini dilakukan oleh rekanan yang kental nuansa nepotismenya," kata Yarna.
Sedangkan Agus dan Widiarta mengungkapkan, rekanan yang mendapatkan proyek tersebut adalah PT Perancak Karya yang direkturnya yaitu Ida Bagus Anom Artaya, menjabat sebagai Ketua BPD Dangintukadaya.
Menurut tiga perwakilan warga itu, mereka dan masyarakat lainnya ingin dilibatkan dalam proyek yang didanai dari uang negara tersebut.
Ketua BPD Dangintukadaya yang juga Direktur PT Perancak Karya, Ida Bagus Anom, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya hanya menjadi rekanan untuk pengadaan bahan bangunan saja.
Anom mengaku, perusahaan menjadi rekanan setelah memenangkan tender dan tidak ada hubungan dengan jabatannya.
"Apakah salah jika saya juga memiliki usaha. Yang jelas dalam tender itu saya menggunakan jabatan sebagai Ketua BPD untuk melakukan intervensi apapun," katanya.
Sedangkan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM Dangintukadaya, Komang Bairawan Putra mengatakan, untuk pengerjaan proyek tersebut pihaknya hanya mampu membayar tenaga kerja sesuai RAB.
Menurutnya, dalam RAB ongkos untuk tenaga kerja sebesar Rp35 ribu sehingga pihaknya terpaksa mencari tenaga dari luar desa karena kalau mencari dari desa setempat ongkosnya mencapai Rp50 ribu hingga Rp60 ribu.
"Dengan selisih ongkos antara tenaga dari desa ini dengan RAB, dari mana kami mesti mencarikan tambahan dananya," kata Bairawan.
Bairawan juga mengatakan, segala sesuatu terkait dengan pengerjaan proyek PNPM itu sudah disosialisasikan kepada kepala dusun dan masyarakat setempat.
"Untuk finishing bangunan nanti, kami akan mengusahakan agar bisa ditangani masyarakat di sini," ujarnya.(**)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011