Denpasar (Antaranews Bali) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali meminta Komisi Pemilihan Umum provinsi setempat harus bersikap adil kepada para peserta pilkada, menyusul tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang sudah semakin dekat.
"Kami sangat berharap penyelenggara pilkada dapat bersikap adil dan pengawas bisa bertindak tegas jika terjadi pelanggaran pilkada," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Selasa.
Pihaknya, berharap 2018 yang merupakan "tahun politik" agar kondisi Bali tetap kondusif karena tidak hanya dihelat Pilkada Bali, tetapi juga Pilkada Gianyar dan Pilkada Klungkung.
"Kami meminta agar dalam Pilkada 2018, peran pemerintah daerah, khususnya kepala daerah harus mampu bersikap kredibel dengan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilkada," ujarnya.
Selain itu, lanjut Umar, kalangan birokrat harus mampu bersikap netral sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Pihaknya mencatat sepanjang 2017 itu pelayanan publik di bidang keamanan cukup baik dirasakan oleh publik. Kepolisian dipandang telah mengambil langkah tegas untuk membatasi dan menghentikan praktik premanisme dan praktik lain yang merugikan masyarakat.
"Meskipun demikian, kami berharap agar pihak kepolisian segera menemukan pelaku pencurian senjata yang dialami oleh anggota kepolisian sendiri beberapa waktu yang lalu," kata Umar.
Penemuan pelaku pencurian senjata ini akan memberikan rasa nyaman bagi publik. Jika tidak, publik akan dihantui oleh rasa takut, bisa saja senjata yang dicuri tersebut digunakan untuk mengganggu rasa aman publik.
Sementara itu KPU Bali membuka pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dari 8-10 Januari 2018.
Syarat pencalonan parpol atau gabungan parpol yang bisa mengajukan bakal pasangan calon adalah minimal perolehan kursinya sebanyak 11 kursi di DPRD Bali. Atau, jumlah minimal perolehan suara sah parpol atau gabungan parpol dalam Pemilu 2014 sebanyak 532.257 suara. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kami sangat berharap penyelenggara pilkada dapat bersikap adil dan pengawas bisa bertindak tegas jika terjadi pelanggaran pilkada," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Selasa.
Pihaknya, berharap 2018 yang merupakan "tahun politik" agar kondisi Bali tetap kondusif karena tidak hanya dihelat Pilkada Bali, tetapi juga Pilkada Gianyar dan Pilkada Klungkung.
"Kami meminta agar dalam Pilkada 2018, peran pemerintah daerah, khususnya kepala daerah harus mampu bersikap kredibel dengan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilkada," ujarnya.
Selain itu, lanjut Umar, kalangan birokrat harus mampu bersikap netral sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Pihaknya mencatat sepanjang 2017 itu pelayanan publik di bidang keamanan cukup baik dirasakan oleh publik. Kepolisian dipandang telah mengambil langkah tegas untuk membatasi dan menghentikan praktik premanisme dan praktik lain yang merugikan masyarakat.
"Meskipun demikian, kami berharap agar pihak kepolisian segera menemukan pelaku pencurian senjata yang dialami oleh anggota kepolisian sendiri beberapa waktu yang lalu," kata Umar.
Penemuan pelaku pencurian senjata ini akan memberikan rasa nyaman bagi publik. Jika tidak, publik akan dihantui oleh rasa takut, bisa saja senjata yang dicuri tersebut digunakan untuk mengganggu rasa aman publik.
Sementara itu KPU Bali membuka pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dari 8-10 Januari 2018.
Syarat pencalonan parpol atau gabungan parpol yang bisa mengajukan bakal pasangan calon adalah minimal perolehan kursinya sebanyak 11 kursi di DPRD Bali. Atau, jumlah minimal perolehan suara sah parpol atau gabungan parpol dalam Pemilu 2014 sebanyak 532.257 suara. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018