Denpasar (Antara Bali) - Sekretaris Komisi IV DPRD Bali Nyoman Budi Utama meminta pemerintah daerah harus mempunyai perencanaan matang terhadap penanganan pengungsi jika Gunung Agung erupsi.
"Pemerintah harus sudah punya perencanaan terhadap daerah yang kena erupsi atau pada wilayah kawasan rawan bencana (KRB). Hal tersebut belajar dari pengalaman meletusnya Gunung Agung tahun 1963," kata Budi Utama di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan para pengungsi atau warga yang daerahnya terkena erupsi nantinya akan dilakukan relokasi pengungsian dua bulan pascaerupsi gunung tertinggi di Pulau Dewata.
"Setelah itu, warga juga disediakan lahan untuk relokasi, sehingga nantinya aktivitas masyarakat bisa berjalan normal," ujar politikus PDIP asal Bangli.
Menurut dia, segala perencanaan harus dipersiapkan oleh pemerintah sejak dini, sehingga ketika terjadi tanggap darurat Gunung Agung tersebut semuanya sudah terkoordinasi, sehingga warga masyarakat tidak merasa khawatir.
"Perencanaan terhadap evakuasi warga masyarakat sangat penting, sebab kemungkinan bencana bisa saja terjadi. Apalagi dari BVMBG sudah menyatakan status Gunung Agung pada level IV atau awas kritis," ucapnya.
Sebelumnya, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengatakan warga masyarakat dari 28 desa yang dinyatakan kawasan rawan bencana (KRB) kini berada di pengungsian.
"Sedikitnya 138 ribu lebih warga berada di pengungsian saat ini. Mereka tidak melakukan aktivitas. Pengungsi pun merasa cemas dan khawatir. Apalagi warga yang mempunyai kredit di perbankan. Sedangkan dari pihak bank belum ada memberikan kebijakan terhadap kredit yang dipinjam warga yang notabene mengungsi," katanya.
Ia mengatakan dengan kondisi ini, maka pendapatan asli daerah pun menurun. Sebab pendapatan terbesar selama ini berasal dari penambangan galian C. Sedangkan penambangan tersebut berada di zona KRB.
"Dengan keadaan seperti sekarang ini, maka secara otomatis aktivitas yang sebelumnya bergelut di penambangan galian C berhenti total. Sekarang PAD pasti menurun tajam. Oleh karena itu mari berdoa agar bencana alam segera berlalu," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Pemerintah harus sudah punya perencanaan terhadap daerah yang kena erupsi atau pada wilayah kawasan rawan bencana (KRB). Hal tersebut belajar dari pengalaman meletusnya Gunung Agung tahun 1963," kata Budi Utama di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan para pengungsi atau warga yang daerahnya terkena erupsi nantinya akan dilakukan relokasi pengungsian dua bulan pascaerupsi gunung tertinggi di Pulau Dewata.
"Setelah itu, warga juga disediakan lahan untuk relokasi, sehingga nantinya aktivitas masyarakat bisa berjalan normal," ujar politikus PDIP asal Bangli.
Menurut dia, segala perencanaan harus dipersiapkan oleh pemerintah sejak dini, sehingga ketika terjadi tanggap darurat Gunung Agung tersebut semuanya sudah terkoordinasi, sehingga warga masyarakat tidak merasa khawatir.
"Perencanaan terhadap evakuasi warga masyarakat sangat penting, sebab kemungkinan bencana bisa saja terjadi. Apalagi dari BVMBG sudah menyatakan status Gunung Agung pada level IV atau awas kritis," ucapnya.
Sebelumnya, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengatakan warga masyarakat dari 28 desa yang dinyatakan kawasan rawan bencana (KRB) kini berada di pengungsian.
"Sedikitnya 138 ribu lebih warga berada di pengungsian saat ini. Mereka tidak melakukan aktivitas. Pengungsi pun merasa cemas dan khawatir. Apalagi warga yang mempunyai kredit di perbankan. Sedangkan dari pihak bank belum ada memberikan kebijakan terhadap kredit yang dipinjam warga yang notabene mengungsi," katanya.
Ia mengatakan dengan kondisi ini, maka pendapatan asli daerah pun menurun. Sebab pendapatan terbesar selama ini berasal dari penambangan galian C. Sedangkan penambangan tersebut berada di zona KRB.
"Dengan keadaan seperti sekarang ini, maka secara otomatis aktivitas yang sebelumnya bergelut di penambangan galian C berhenti total. Sekarang PAD pasti menurun tajam. Oleh karena itu mari berdoa agar bencana alam segera berlalu," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017