Negara (Antara Bali) - Pemkab Jembrana meredam polemik pembangunan padmasari (sarana ibadah Umat Hindu) di Kantor Lurah Loloan Barat, dan mengimbau masyarakat tidak terprovokasi isu SARA.
"Kami minta masyarakat waspada dan tidak begitu saja menelan informasi dari media sosial. Sebenarnya ini hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan penuh toleransi," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, di Negara, Minggu.
Ia mengatakan, meskipun hanya masalah kecil, pihaknya memberikan perhatian yang serius terkait pembangunan padmasana di Kantor Lurah Loloan Barat, karena tidak ingin Kabupaten Jembrana terkoyak isu SARA.
Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah ini, Pemkab Jembrana sudah berkoordinasi dengan institusi terkait lewat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berisi unsur Polri, TNI, Kejaksaan dan lain-lain.
"Kami juga melakukan rapat terbatas dengan pejabat terkait di lingkungan pemerintahan. Bahkan koordinasi dengan Komandan Korem juga dilakukan, agar persoalan ini tidak meluas," katanya.
Terkait pembangunan Kantor Lurah Loloan Barat, ia mengatakan, hal tersebut merupakan kebijakan dirinya dan Bupati I Putu Artha yang dilakukan terhadap seluruh kantor desa/kelurahan.
Menurutnya, saat ini dari 51 desa/kelurahan, desain kantornya seragam, termasuk fasilitas di dalamnya agar bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Khusus untuk Kantor Lurah Loloan Barat, ia mengatakan, pembangunan padmasana tidak berbeda dengan kantor lurah lainnya, agar pegawai yang beragama Hindu bisa melakukan persembahyangan.
"Bentuk dan ukuran padmasana di seluruh kantor lurah sama. Terkait kantor lurah di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, kami kira tidak masalah seperti di Kantor Lurah Loloan Timur. Di Loloan Barat muncul masalah, karena miskomunikasi saja," katanya.
Kepada tokoh masyarakat di Loloan Barat ia minta membantu menyelesaikan persoalan ini dengan duduk bersama, serta memberikan informasi yang sebenarnya dan menjernihkan kepada masyarakat.
Pihaknya tidak ingin, masalah ini meluas hingga mengganggu hubungan yang sudah harmonis antar umat beragama di Kabupaten Jembrana, karena bisa diselesaikan dengan musyawarah.
"Sejarah sudah membuktikan, hubungan harmonis antara Umat Hindu dan Islam di Kabupaten Jembrana. Bahkan seringkali antar umat saling membantu saat ada kegiatan keagamaan," katanya.
Ia mengingatkan, untuk mempertahankan konsep "nyama Bali" (saudara Bali) dan "nyama Selam" (saudara Islam), yang menjadi dasar hubungan harmonis antar dua umat beragama tersebut.
"Tempat ibadah antar umat beragama dengan posisi berdekatan sudah lazim terlihat di Kabupaten Jembrana. Semua itu bisa dilakukan karena semangat toleransi yang tinggi. Jangan sampai semangat kekeluargaan itu dicederai, sehingga membuat mundur bangsa ini," katanya.
Kepada segenap elemen masyarakat, ia mengimbau, untuk mempertahankan warisan leluhur yaitu menjaga sikap saling menghargai, tenggang rasa dan toleransi antar umat beragama.
Asisten I Pemkab Jembrana I Made Wisarjita mengatakan, untuk menyelesaikan polemik pembangunan padmasana di Kantor Lurah Loloan Barat, sudah dilakukan rapat di Kantor Camat Negara yang dihadiri Kapolres Jembrana, Komandan Rayon Militer, MUI, FKU, NU, camat, lurah serta tokoh muslim Loloan Barat.
"Untuk pembangunan padmasana kami jelaskan, merupakan bagian dari kelengkapan kantor, yang juga ada di kantor lurah lainnya. Padmasana itu diperuntukkan bagi pegawai kantor lurah yang beragama Hindu," katanya.
Ia berharap, masalah ini bisa diselesaikan lewat musyawarah, karena pemerintah, tokoh dan masyarakat Kabupaten Jembrana selama ini terbukti mampu menjaga kerukunan antar umat beragama.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami minta masyarakat waspada dan tidak begitu saja menelan informasi dari media sosial. Sebenarnya ini hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan penuh toleransi," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, di Negara, Minggu.
Ia mengatakan, meskipun hanya masalah kecil, pihaknya memberikan perhatian yang serius terkait pembangunan padmasana di Kantor Lurah Loloan Barat, karena tidak ingin Kabupaten Jembrana terkoyak isu SARA.
Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah ini, Pemkab Jembrana sudah berkoordinasi dengan institusi terkait lewat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berisi unsur Polri, TNI, Kejaksaan dan lain-lain.
"Kami juga melakukan rapat terbatas dengan pejabat terkait di lingkungan pemerintahan. Bahkan koordinasi dengan Komandan Korem juga dilakukan, agar persoalan ini tidak meluas," katanya.
Terkait pembangunan Kantor Lurah Loloan Barat, ia mengatakan, hal tersebut merupakan kebijakan dirinya dan Bupati I Putu Artha yang dilakukan terhadap seluruh kantor desa/kelurahan.
Menurutnya, saat ini dari 51 desa/kelurahan, desain kantornya seragam, termasuk fasilitas di dalamnya agar bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Khusus untuk Kantor Lurah Loloan Barat, ia mengatakan, pembangunan padmasana tidak berbeda dengan kantor lurah lainnya, agar pegawai yang beragama Hindu bisa melakukan persembahyangan.
"Bentuk dan ukuran padmasana di seluruh kantor lurah sama. Terkait kantor lurah di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, kami kira tidak masalah seperti di Kantor Lurah Loloan Timur. Di Loloan Barat muncul masalah, karena miskomunikasi saja," katanya.
Kepada tokoh masyarakat di Loloan Barat ia minta membantu menyelesaikan persoalan ini dengan duduk bersama, serta memberikan informasi yang sebenarnya dan menjernihkan kepada masyarakat.
Pihaknya tidak ingin, masalah ini meluas hingga mengganggu hubungan yang sudah harmonis antar umat beragama di Kabupaten Jembrana, karena bisa diselesaikan dengan musyawarah.
"Sejarah sudah membuktikan, hubungan harmonis antara Umat Hindu dan Islam di Kabupaten Jembrana. Bahkan seringkali antar umat saling membantu saat ada kegiatan keagamaan," katanya.
Ia mengingatkan, untuk mempertahankan konsep "nyama Bali" (saudara Bali) dan "nyama Selam" (saudara Islam), yang menjadi dasar hubungan harmonis antar dua umat beragama tersebut.
"Tempat ibadah antar umat beragama dengan posisi berdekatan sudah lazim terlihat di Kabupaten Jembrana. Semua itu bisa dilakukan karena semangat toleransi yang tinggi. Jangan sampai semangat kekeluargaan itu dicederai, sehingga membuat mundur bangsa ini," katanya.
Kepada segenap elemen masyarakat, ia mengimbau, untuk mempertahankan warisan leluhur yaitu menjaga sikap saling menghargai, tenggang rasa dan toleransi antar umat beragama.
Asisten I Pemkab Jembrana I Made Wisarjita mengatakan, untuk menyelesaikan polemik pembangunan padmasana di Kantor Lurah Loloan Barat, sudah dilakukan rapat di Kantor Camat Negara yang dihadiri Kapolres Jembrana, Komandan Rayon Militer, MUI, FKU, NU, camat, lurah serta tokoh muslim Loloan Barat.
"Untuk pembangunan padmasana kami jelaskan, merupakan bagian dari kelengkapan kantor, yang juga ada di kantor lurah lainnya. Padmasana itu diperuntukkan bagi pegawai kantor lurah yang beragama Hindu," katanya.
Ia berharap, masalah ini bisa diselesaikan lewat musyawarah, karena pemerintah, tokoh dan masyarakat Kabupaten Jembrana selama ini terbukti mampu menjaga kerukunan antar umat beragama.(GBI)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017