Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali memutuskan tetap melanjutkan proses perekrutan Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota, meskipun belum mendapatkan kejelasan dana pengawasan untuk Pilkada Bali 2018.
"Arahan Bawaslu RI sudah jelas, Panwas terpilih nanti selain mengawasi pilkada serentak 2018 juga akan mengawasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 yang tahapannya akan dimulai Oktober 2017. Kalau tahapan pilkada `kan dimulai September," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia usai melaksanakan rapat pleno pembentukan tim seleksi panwas," di Denpasar, Kamis.
Didampingi dua anggota Bawaslu Bali Ketut Sunadra dan I Wayan Widyarana Putra, menurut dia, jika tetap mentok tidak mendapatkan kepastian anggaran sesuai usulan Bawaslu Bali, baik dari Pemprov Bali dan Pemkab Gianyar, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi penundaan tahapan Pilkada Bali dan Pemilihan Bupati Gianyar.
"Itu kondisi terburuk. Bisa saja Agustus nanti kami hanya melantik Panwas Kabupaten Klungkung untuk mengawasi pemilihan bupati di sana. Sedangkan sisanya akan kami lantik September untuk mengawasi Pileg dan Pilpres 2019," ucapnya.
Terkait penjelasan Pemprov Bali pada saat acara di KPU Bali, Rabu (7/6) Rudia mengaku sangat kecewa. "Saya tidak bisa hadir ada undangan ke Jakarta. Saya mengutus Pak Sunadra. Beliau menghubungi saya bahwa sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Bappeda soal alokasi anggaran Pilgub. Bahkan beliau sempat meminta `walk out` dari kegiatan tersebut, karena Bawaslu Bali dipandang sebelah mata oleh Pemprov Bali," katanya.
Rudia mengaku heran darimana Pemprov Bali menghitung kebutuhan anggaran pengawasan hanya Rp30 miliar. Pasalnya, anggaran pengawasan sudah berkali-kali dibahas di Kesbangpol Bali.
Dia mengemukakan, usulan yang semula Rp73 miliar setelah melalui pembahasan yang intensif dengan Kesbangpol akhirnya menjadi Rp68 miliar.
"Darimana dapat Rp30 miliar? Kapan dibahas, bagaimana cara menghitungnya dan dasar hukumnya apa, " kata pria asal Baturinggit, Kubu Karangasem ini.
Dia juga mempertanyakan fasilitasi oleh Kesbangpol Bali. "Selama ini kami hanya berhubungan dengan Kesbangpol dalam pembahasan anggaran. Kok sudah susah payah kita berjuang, hasilnya seperti ini, " ujarnya mempertanyakan.
Untuk memperjelas masalah tersebut, pihaknya akan mengundang Kesbangpol dan Bapppeda Provinsi Bali untuk mendapatkan penjelasan proses penganggaran Pilgub.
"Kami akan undang mereka untuk berkoordinasi. Paling tidak nanti kami dapat penjelasan yang akurat, sehingga kami tidak berburuk sangka," kata Ketua Panwas Buleleng ini. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Arahan Bawaslu RI sudah jelas, Panwas terpilih nanti selain mengawasi pilkada serentak 2018 juga akan mengawasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 yang tahapannya akan dimulai Oktober 2017. Kalau tahapan pilkada `kan dimulai September," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia usai melaksanakan rapat pleno pembentukan tim seleksi panwas," di Denpasar, Kamis.
Didampingi dua anggota Bawaslu Bali Ketut Sunadra dan I Wayan Widyarana Putra, menurut dia, jika tetap mentok tidak mendapatkan kepastian anggaran sesuai usulan Bawaslu Bali, baik dari Pemprov Bali dan Pemkab Gianyar, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi penundaan tahapan Pilkada Bali dan Pemilihan Bupati Gianyar.
"Itu kondisi terburuk. Bisa saja Agustus nanti kami hanya melantik Panwas Kabupaten Klungkung untuk mengawasi pemilihan bupati di sana. Sedangkan sisanya akan kami lantik September untuk mengawasi Pileg dan Pilpres 2019," ucapnya.
Terkait penjelasan Pemprov Bali pada saat acara di KPU Bali, Rabu (7/6) Rudia mengaku sangat kecewa. "Saya tidak bisa hadir ada undangan ke Jakarta. Saya mengutus Pak Sunadra. Beliau menghubungi saya bahwa sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Bappeda soal alokasi anggaran Pilgub. Bahkan beliau sempat meminta `walk out` dari kegiatan tersebut, karena Bawaslu Bali dipandang sebelah mata oleh Pemprov Bali," katanya.
Rudia mengaku heran darimana Pemprov Bali menghitung kebutuhan anggaran pengawasan hanya Rp30 miliar. Pasalnya, anggaran pengawasan sudah berkali-kali dibahas di Kesbangpol Bali.
Dia mengemukakan, usulan yang semula Rp73 miliar setelah melalui pembahasan yang intensif dengan Kesbangpol akhirnya menjadi Rp68 miliar.
"Darimana dapat Rp30 miliar? Kapan dibahas, bagaimana cara menghitungnya dan dasar hukumnya apa, " kata pria asal Baturinggit, Kubu Karangasem ini.
Dia juga mempertanyakan fasilitasi oleh Kesbangpol Bali. "Selama ini kami hanya berhubungan dengan Kesbangpol dalam pembahasan anggaran. Kok sudah susah payah kita berjuang, hasilnya seperti ini, " ujarnya mempertanyakan.
Untuk memperjelas masalah tersebut, pihaknya akan mengundang Kesbangpol dan Bapppeda Provinsi Bali untuk mendapatkan penjelasan proses penganggaran Pilgub.
"Kami akan undang mereka untuk berkoordinasi. Paling tidak nanti kami dapat penjelasan yang akurat, sehingga kami tidak berburuk sangka," kata Ketua Panwas Buleleng ini. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017