Semarapura (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bisa lebih baik dibandingkan pelayanan Jaminan Kesehatan Bali Mandara yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
"Banyak hal yang harus benar-benar diperhatikan sehingga masyarakat yang masih menginginkan JKBM tidak merasa kecewa dengan pengintegrasian tersebut," katanya saat meninjau kesiapan integrasi JKBM ke JKN di RSUD Klungkung, di Semarapura, Sabtu.
Dia menyadari selama ini JKBM sudah melegenda di Bali, dan masyarakat sudah terbiasa dengan program tersebut sehingga hambatan psikologis yang terjadi perlu mendapat perhatian. "Ini tantangan yang sangat berat, yang benar-benar harus kita beri perhatian lebih," ujarnya.
Menurutnya Bali berbeda dengan daerah lain, kalau daerah lain menganggap JKN melalui BPJS Kesehatan tersebut sebuah anugerah dari pemerintah, sementara di Bali sudah ada JKBM yang sangat meringankan karena masyarakat benar-benar tidak membayar sedikitpun, sedangkan JKN bersifat asuransi yang dibayarkan melalui BPJS Kesehatan.
"Tetapi walaupun demikian kita harus ikuti aturan yang ada, dan saya sudah mengingatkan pihak BPJS agar kualitas dari JKN harus lebih baik dari JKBM dan selain itu `kan JKN ini bisa kita gunakan di seluruh Indonesia jadi tidak ada ruginya juga bagi masyarakat," ucap Pastika.
Orang nomor satu di Bali itu menambahkan saat ini yang juga menjadi permasalahan adalah kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin.
Di depan pegawai RSUD Klungkung, ia menjelaskan bahwa yang ditanggung pembayaran iurannya adalah masyarakat miskin yang tercatat masuk sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran) sesuai dengan data terbaru dari BPS.
Permasalahannya sekarang, masyarakat miskin di Bali tidak semuanya tercatat dalam PBI tersebut sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali mana masyarakat yang perlu bantuan pembayaran iuran dan kemudian akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi "sharing" dengan Pemerintah Kabupaten.
Oleh karena itu, Pastika mengharapkan agar pihak RSUD juga turut menyosialisasikan pengintegrasian tersebut dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa JKBM tersebut tidak berhenti, namun sekarang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Pihak RSUD pun diminta turut berperan serta mendata kembali masyarakat miskin yang layak memperoleh bantuan iuran yang belum termasuk dalam PBI tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Pastika juga menyempatkan diri untuk berkeliling dan meninjau kondisi dari RSUD dan juga kondisi dari pasien.
Dia kemudian memerintahkan kepada pihak RSUD untuk membuatkan sebuah tempat yang layak bagi penunggu pasien sehingga mereka tersebut tidak terbengkalai di luar seperti tidak terurus.
"Kasihan mereka, jangan sampai setelah mereka menjaga pasien, malah mereka yang sakit, kita buatkan saja tempat yang lebih layak," ucapnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Banyak hal yang harus benar-benar diperhatikan sehingga masyarakat yang masih menginginkan JKBM tidak merasa kecewa dengan pengintegrasian tersebut," katanya saat meninjau kesiapan integrasi JKBM ke JKN di RSUD Klungkung, di Semarapura, Sabtu.
Dia menyadari selama ini JKBM sudah melegenda di Bali, dan masyarakat sudah terbiasa dengan program tersebut sehingga hambatan psikologis yang terjadi perlu mendapat perhatian. "Ini tantangan yang sangat berat, yang benar-benar harus kita beri perhatian lebih," ujarnya.
Menurutnya Bali berbeda dengan daerah lain, kalau daerah lain menganggap JKN melalui BPJS Kesehatan tersebut sebuah anugerah dari pemerintah, sementara di Bali sudah ada JKBM yang sangat meringankan karena masyarakat benar-benar tidak membayar sedikitpun, sedangkan JKN bersifat asuransi yang dibayarkan melalui BPJS Kesehatan.
"Tetapi walaupun demikian kita harus ikuti aturan yang ada, dan saya sudah mengingatkan pihak BPJS agar kualitas dari JKN harus lebih baik dari JKBM dan selain itu `kan JKN ini bisa kita gunakan di seluruh Indonesia jadi tidak ada ruginya juga bagi masyarakat," ucap Pastika.
Orang nomor satu di Bali itu menambahkan saat ini yang juga menjadi permasalahan adalah kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin.
Di depan pegawai RSUD Klungkung, ia menjelaskan bahwa yang ditanggung pembayaran iurannya adalah masyarakat miskin yang tercatat masuk sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran) sesuai dengan data terbaru dari BPS.
Permasalahannya sekarang, masyarakat miskin di Bali tidak semuanya tercatat dalam PBI tersebut sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali mana masyarakat yang perlu bantuan pembayaran iuran dan kemudian akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi "sharing" dengan Pemerintah Kabupaten.
Oleh karena itu, Pastika mengharapkan agar pihak RSUD juga turut menyosialisasikan pengintegrasian tersebut dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa JKBM tersebut tidak berhenti, namun sekarang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Pihak RSUD pun diminta turut berperan serta mendata kembali masyarakat miskin yang layak memperoleh bantuan iuran yang belum termasuk dalam PBI tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Pastika juga menyempatkan diri untuk berkeliling dan meninjau kondisi dari RSUD dan juga kondisi dari pasien.
Dia kemudian memerintahkan kepada pihak RSUD untuk membuatkan sebuah tempat yang layak bagi penunggu pasien sehingga mereka tersebut tidak terbengkalai di luar seperti tidak terurus.
"Kasihan mereka, jangan sampai setelah mereka menjaga pasien, malah mereka yang sakit, kita buatkan saja tempat yang lebih layak," ucapnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016