Jakarta (Antara Bali) - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron meminta
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mengabaikan prinsip "good
governance" atau tata kelola pemerintahan yang baik.
"Penggabungan
nomenklatur kementerian dan pada saat yang sama penghapusan kementrian,
peluncuran berbagai aneka kartu, dan kenaikan harga BBM tanpa ada
konsultasi dengan DPR dan penjelasan kepada publik," kata Herman dalam
keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Herman yang juga Wakil
Ketua Fraksi Demokrat di DPR menegaskan partainya mendukung seribu
persen terhadap program-program pro rakyat dari pemerintah Jokowi-JK.
Namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan
akuntabel.
"Selain itu agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari meskipun itu hak prerogatif presiden," ujarnya.
Ia
menjelaskan penggabungan dan penghapusan beberapa kementerian belum
dijelaskan arah dan tujuannya. Semisal alasan ristek dan dikti digabung
atau dikdasmen dan dikti dipisah, Lingkungan Hidup dan Kementerian
Perhutanan digabung, kementrian ESDM tergabung dalam Menko maritim.
Pemerintah menurut dia, tiba-tiba meluncurkan berbagai kartu yang belum dijelaskan secara komprehensif dari mana program itu.
"Bagaimana
dengan pengadaan jutaan kartu? Dari mana anggaran pembuatan kartunya?
Apakah sebagai konpensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan
pemerintahan sebelumnya, semua ini harus dijelaskan kepada publik,"
katanya.
Selain itu menurut Herman, pemerintah tanpa penjelasan
juga manaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu tidak tepat karena
sebelumnya terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar
gas (BBG).
Ia menilai Presiden Jokowi terkesan terburu-buru dan
mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya yaitu sudah dapat
dipastikan seluruh harga akan naik dan dipastikan juga akan menurunkan
daya beli masyarakat.
"Diperlukan persiapan yang matang untuk
menaikkan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan
sosial dan kompensasinya sehingga harus ada penjelasan yang utuh sesuai
dengan perundang-undangan agar ke depan tidak menimbulkan permasalahan,"
ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menilai sebaiknya
pengurangan subsidi BBM di bicarakan dulu dengan DPR agar kenaikan harga
dan perlindungan sosialnya, serta arah penggunaan penghematanya bisa
diputuskan secara legitimate.(MFD)
Demokrat Minta Pemerintah Tidak Abaikan Good Governance
Minggu, 23 November 2014 13:16 WIB