Denpasar (Antara Bali) - Provinsi Bali segera membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sebagai bentuk pencegahan, penyelidikan, penindakan dan juga yustisi terhadap kemungkinan terjadinya praktik pungutan liar di Pulau Dewata.
"Satgas ini sangat penting, karena dianggap pungli sudah sangat berbahaya menyangkut karakter bangsa serta masyarakatnya. Di samping juga memengaruhi pembangunan karena bisa memengaruhi ikim investasi, para investor menjadi tidak memberikan kepercayaan pada sistem birokrasi kita," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menggelar rapat di Denpasar, Kamis.
Rapat tersebut digelar bersama pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi serta pihak Ombudsman Perwakilan Bali.
Gubwenur berharap setelah dibentuknya satgas ini, jangan sampai memengaruhi kinerja karena pelayanan terhadap masyarakat harus menjadi yang paling utama. Semua jajaran harus mengedepankan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam melayani masyarakat.
Melalui segenap Tim Sapu Bersih yang melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, TNI, serta masyarakat, Pastika berharap bisa "menyapu bersih" pungli hingga ke akar-akarnya.
"Tolong juga kaji, makanya saya undang dari Fakultas Hukum Udayana, sistem pendidikan kita menggunakan uang komite, apakah itu termasuk atau tidak, karena saya tidak ingin kedapatan OTT (operasi tangkap tangan) di Bali," katanya.
Pastika meminta semua jajaran bisa saling berkoordinasi dalam mengemban tugas sapu bersih pungli ini, jangan sampai mencoreng nama Bali hanya kasus sepele, karena Presiden Joko Widodo sudah menekankan akan mengusut tuntas meskipun melibatkan uang sekecil apa pun.
Untuk menunjang kerja tim, rencananya akan dibuatkan SK Gubernur yang beranggotakan para undangan tersebut. Rencananya setelah SK selesai, maka tim akan dipanggil lagi guna merapatkan teknis kerja mereka.
"Nanti pertama saya akan memimpin rapat, ke depan saya harap Anda semua bisa mengemban tugas dengan baik," ucapnya.
Menanggapi arahan Gubernur Bali, para perserta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya mengemban tugas itu. Bahkan jika sudah menjadi komitmen instansinya juga dalam memerangi praktik pungli.
Mengenai koordinasi, semua pihak menyatakan kesanggupannya untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, demi membawa Indonesia menjadi lebih bersih lagi. (WDY)
