Vientiane (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia telah menunjuk dua kontak yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan mekanisme saluran "hotline" komunikasi langsung antarpejabat tinggi kementerian luar negeri ASEAN dan Tiongkok untuk mengatasi kejadian darurat di Laut China Selatan (LCS).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dalam jumpa pers di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos, Rabu, bahwa kontak "hotline" dari Kemlu RI adalah Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Duta Besar Jose Tavares dan Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kemlu Chandra Widya Yudha akan bertindak sebagai wakil.
"Harapan kita dengan adanya 'CUES' dan 'hotline communication', situasi di Laut China Selatan semakin kondusif, dapat di-'manage' (dikelola) dengan baik, dan insiden yang tidak dikehendaki dapat dihindari," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Vientiane, Laos, Rabu.
Menlu menyampaikan bahwa CUES dan "Hotline" merupakan dokumen hasil KTT Peringatan 25 Tahun Hubungan ASEAN-Tiongkok yang disepakati para pemimpin negara ASEAN, termasuk Presiden Jokowi, dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang.
Nama resmi kedua dokumen hasil tersebut adalah Aplikasi "Code for Unplanned Encounters at Sea" (CUES) di Laut China Selatan dan Panduan Penerapan Saluran Komunikasi "Hotline Communication" di antara Pejabat Tinggi Kementerian Luar Negeri ASEAN dan Tiongkok untuk Merespons Kejadian Darurat Maritim dalam Rangka Implementasi Deklarasi tentang Tata Perilaku (DOC) Pihak-pihak terkait di Laut China Selatan.
"CUES dan 'Hotline' merupakan 'early harvest' (capaian awal untuk menuju penyelesaian Kode Tata Perilaku [COC] di Laut China Selatan)," kata Menlu.
Ditemui setelah jumpa pers, Direktur Kerja Sama ASEAN Jose Tavares mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti perjanjian yang telah disepakati para pemimpin ASEAN dan Tiongkok tersebut, guna mengkoordinasikan kerja antarlembaga di Indonesia.
"Setelah semua negara siap, kita akan segera melakukan pertemuan tingkat ASEAN-Tiongkok untuk membahas teknis perjanjian ini, namun pada intinya setelah para 'leaders' (pemimpin negara) 'ketuk palu' (mengesahkan) 'hotline' ini telah berlaku hari ini juga," kata dia.
Sebenarnya CUES di Laut China Selatan telah diberlakukan sejak 2014, namun dalam KTT ASEAN-Tiongkok 2016, perjanjian itu diperkuat dengan adanya prosedur keselamatan dan komunikasi yang lebih detail, serta penghormatan terhadap "freedom of navigation" (kebebasan navigasi) dan "open flight" (penerbangan terbuka).
Begitu pula untuk "Hotline Communication", para pejabat tingkat menteri ASEAN dan Tiongkok telah dapat saling mengontak saat terjadi situasi darurat, namun dengan adanya saluran bagi pejabat senior diharapkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, terutama militer, dapat terjalin dengan lebih baik. (WDY)
