Anggota Legislatif Sarankan Pemerintah Keluarkan Perppu Migas

Jakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyarankan pemerintah agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas mengingat lambatnya pembahasan revisi UU tersebut di parlemen.

Kurtubi, dalam diskusi bertajuk "Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM" di Jakarta, Sabtu, mengemukakan, revisi UU Migas krusial dalam upaya mengatasi masalah di sektor energi yang belakangan terjadi dan menimbulkan sejumlah polemik.

"UU Migas ini harus segera diperbaiki. Komisi VII sedang memperbaikinya, tapi kalau lama ya harap maklum karena di sana itu lembaga politik, ada 10 fraksi yang suaranya beda. Kalau pemerintah menyadari sektor ini darurat, ya keluarkan Perppu saja," katanya.

Politisi Partai NasDem itu menuturkan apa yang harus diatasi di sektor migas haruslah berawal dari payung hukumnya, yakni UU Migas.

Ia juga menyinggung pelanggaran konstitusi oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas), yang bukannya dibubarkan, malah berganti nama menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas).

Kurtubi menilai, SKK Migas harus segera dibubarkan karena pengelolaan migas harus diserahkan kepada perusahaan negara sehingga kepentingan bangsa dapat dipenuhi.

Investasi di sektor migas yang penuh risiko memang memungkinkan pemerintah untuk mencari dana asing. Namun, lanjut Kurtubi, perusahaan negara, dalam hal ini Pertamina, adalah pihak yang berhak membangun fasilitas pengelolaan.

Sementara kontraktor, yang mayoritas asing akan mendapat keuntungan setelah migas tersebut di ekspor.

"Jadi kita bisa berkuasa, berdaulat, seperti saat menggunakan UU Nomor 8 Tahun 1971. Setelah diganti ke UU Migas sekarang semua jadi kacau balau," katanya.

Kurtubi juga menyoroti perizinan investasi di Indonesia yang dinilai terlalu berbelit. Hal itu pula, lanjut dia, yang membuat investasi migas tidak mengalami peningkatan.

"Investasi juga anjlok karena izin yang berbelit. Investor Norwegia komplain pada kami, katanya untuk mengebor saja dibutuhkan 70 izin. Solusinya ya sederhanakan. Tapi cara memulainya dengan segera memperbaiki UU Migas," tegasnya. (WDY)