Indonesia Percepat Penjajakan Kerja Sama-Kemitraan Internasional

Jakarta (Antara Bali) -Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia akan mempercepat penjajakan sejumlah kerja sama internasional termasuk Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPPA).

Hal itu dijelaskan Menlu Retno di Jakarta, Selasa ketika menjelaskan sikap Presiden Joko Wido yang menyampaikan masalah kerja sama internasional di DPR, Selasa.

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan HUT RI ke-71 menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan mempercepat penjajakan berbagai kerja sama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia dalam kemitraan ekonomi internasional.

Presiden kemudian mencontohkan seperti "Trans-Pacific Partnership Agreement" (TPPA) dan "Regional Comprehensive Economic Partnership" (RCEP).

"Sejauh ini TPPA itu sedang dikaji. Sedang dilakukan 'cost analysis' tentang keuntungan dan kerugian (bergabung dalam TPP). Kajian itu dilakukan di bawah Kemenko Perekonomian," ujar Menlu Retno.

Dia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia juga masih turut berpartisipasi dalam proses negosiasi RCEP.

"Yang perlu saya sampaikan, RCEP juga masih dinegosiasikan dan itu belum selesai. TPP pun kita sedang pelajari semuanya, kita bikin analisis dan sebagainya," jelas dia.

Sehubungan dengan kemungkinan adanya kebijakan yang tumpang tindih nantinya terkait rencana Indonesia untuk bergabung dalam TPPA dan RCEP, yang juga dibarengi dengan proses Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Menlu Retno mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian.

"Tentunya ada beberapa pasal yang sama (dalam TPPA dan RCEP), tetapi itu tidak sama persis," kata dia.

Sebelumnya, mantan Deputi Negosiator Vietnam untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP) Duta Besar Nguyen Nguyet Nga mengatakan bahwa TPP akan memberi manfaat besar bagi perekonomian Indonesia, sehingga dia mendorong Indonesia untuk bergabung dalam kemitraan tersebut.

"Indonesia sangat penting untuk masuk dalam TPP. Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar dengan bergabung dalam TPP," kata Dubes Nguyen Nguyet Nga.

Menurut Dubes Nga, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar jika memutuskan bergabung dalam TPP.

Dubes Nga memaparkan beberapa manfaat yang bisa diperoleh Indonesia bila bergabung dalam TPP, salah satunya manfaat yang terkait dengan diversifikasi atau penganekaragaman pasar.

Kemitraan Trans-Pasifik, menurut Nga, juga bisa membantu Indonesia dalam memperluas pasar ekspor, mendorong restrukturisasi ekonomi, memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi, dan membangun konektivitas dengan negara-negara utama kekuatan ekonomi.

Selain itu, kata dia, TPP dapat mendukung Indonesia dalam pengembangan intensif dan reformasi sosial ekonomi.

Manfaat lainnya dari TPP bagi Indonesia, lanjut Dubes Nga, adalah memberikan posisi yang lebih baik untuk Indonesia dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) lainnya. (WDY)