Menristekdikti Paparkan Kinerja Saat Isu "Reshuffle" Menyeruak

Jakarta (Antara Bali) - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir memaparkan kinerja kementeriannya meski isu mengenai penggantian atau "reshuffle" kabinet semakin hangat pada Rabu pagi.

Menristekdikti terlihat bersemangat memaparkan mengenai perubahan mekanisme pembiayaan penelitian yang sebelumnya berbasiskan aktivitas menjadi berbasis hasil di hadapan para wartawan.

"Saya tidak dipanggil ke Istana kemarin, minggu lalu memang dipanggil tapi cuma memaparkan mengenai terobosan yang dilakukan. Presiden Jokowi juga menanyakan mengenai permasalahan riset, ijazah palsu, pendidikan vokasi yang harus ditingkatkan dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap, dengan perubahan tersebut, semakin banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Salah satu yang menjadi penghambat sedikitnya penelitian di Tanah Air adalah mekanisme pertanggungjawaban penelitian yang berbasis aktivitas.

"Akibatnya banyak peneliti yang enggan melakukan penelitian, karena sibuk dengan memikirkan pertanggungjawaban, kuitansi ini dan kuitansi itu," kata dia.

Namun, tak seperti biasanya, Nasir menyalami para wartawan satu per satu dan mengucapkan terima kasih usai wawancara selesai.

Rabu pagi, beredar pesan singkat yang menyebutkan setidaknya ada sembilan nama menteri yang disebut-sebut akan dicopot dimulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Sebelumnya, sejumlah menteri dipanggil ke Presiden Jokowi ke Istana. Menteri ESDM Sudirman Said pun sudah memberi sinyal perpisahan melalui akun media sosialnya. Begitu juga dengan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan mengaku telah mencoba berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. (WDY)