Kuta (Antara Bali) - Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi Bali, mengharapkan pemerintah daerah merekrut lebih banyak petugas sanitasi lingkungan dimasing-masing puskesmas, sebagai upaya mencegah angka kesakitan dan promosi kesehatan.
"Untuk di Bali jumlah petugas sanitasi lingkungan sebanyak 600 orang yang tersebar di instansi pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas yang ada di Pulau Dewata," kata Ketua Pengurus Daerah HAKLI Bali, I Made Suitra, di Kuta, Rabu.
Ia mengatakan, saat ini kekurangan petugas sanitasi lingkungan di Bali untuk ditugaskan dimasing-masing puskesmas mencapai 1.000 orang petugas.
Upaya perekrutan petugas kesehatan lingkungan saat ini sudah dilakukan, namun ditentukan dari kemampuan daerah untuk merekrut petugas sanitasi lingkungan itu.
Pihaknya menerangkan, saat ini di Bali baru ada satu sekolah sanitasi lingkungan yang ada di Politeknik Kesehatan Denpasar. Namun, untuk sekolah kesehatan masyarakat sudah ada di Universitas Udayana.
"Peran tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas akan terus digalakkan dalam upaya pencegahan dan promosi kesehatan di desa," ujarnya.
Ia mengharapkan, pemerintah merekrut tenaga kesehatan lingkungan dimasing-masing puskesmas sebanyak satu hingga dua orang, agar mampu menekan angka kesakitan dimasyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
"Rata-rata dimasing-masing puskesmas di Bali hanya terdapat satu tenaga kesehatan lingkungan dan beban tugas mereka sangat tinggi dalam upaya pencegahan dan promosi kesehatan sehingga perlu adanya penambahan tenaga kesehatan," ujarnya.
Ia menilai, dengan adanya penambahan petugas kesehatan lingkungan yang ideal dimasing-masing puskesmas, maka akan bisa fokus dalam program kesehatan lingkungan pedesaan.
"Saat ini saya melihat ada satu atau dua puskesmas dimasing daerah yang belum memiliki petugas sanitasi lingkungan," ujarnya.
Dalam lokakarya dan rapat kerja nasional HAKLI ini juga membahas regulasi, pendayagunaan tenaga kesehatan, penguatan kompetensi petugas kesehatan terkait kesehatan lingkungan yang berbasis dari desa dan keluarga.
Kegiatan lokakarya itu menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengembangan Desa dan Kemenpan-RB. (WDY)
