Singaraja (Antara Bali) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Buleleng, Bali menyatakan siap mencalonkan salah satu kadernya menjadi calon wakil bupati pada pilkada Buleleng 2017.
"Hanura saat ini masih mengamati terlebih dahulu siapa yang paling cocok untuk diajak berkoalisi," kata Wakil Ketua DPC Hanura Buleleng, Kadek Doni Riana di Singaraja, Bali, Selasa.
Ia mengatakan, partainya sebelum sempat menjalin komunikasi politik dengan Koalisi Bali Mandara (KBM) maupun PDIP. Namun sampai kini belum ada kata sepakat ke mana Hanura akan merapat.
"Hanura belum bersikap dan menentukan arah, baru penjajakan dengan beberapa partai lain baik dari partai `incumbent` maupun partai di luar itu," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya masih harus melihat terlebih dahulu mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat untuk mengtahui siapa yang mempunyai elektabilitas tinggi untuk didukung dalam pilkada mendatang.
"Kami melihat posisi dengan turun ke bawah mana yang mempunyai elektabilitas tinggi dan mampu, Hanura tidak ingin kalah, siapa yang tertinggi itu yang akan kita arahkan dukungannya, sehingga kita tidak akan berbenturan dengan masyarakat," katanya.
Meski begitu, kata dia, Hanura menginginkan mendapatkan posisi calon wakil bupati ketika berkoalisi. Bahkan Doni sendiri mengaku siap ditempatkan sebagai calon wakil bupati berdampingan dengan siapapun.
"DPD Bali menginginkn kader-kader di eksekutif baik di bupati atau wakil bupati, karena posisi Hanura saat ini punya kans besar untuk itu. Saya sebagai kader Hanura terpanggil mewacanakan sebagai calon wakil bupati. Bagi teman-teman lain di Hanura yang siap menjadi calon wakil bupati kita juga siap mendukung. Jadi Hanura punya bergaining untuk menemati posisi di eksekutif," tuturnya.
Kini DPC Hanura Buleleng masih berkonsentrasi dengan persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) menentukan Ketua DPC Hanura Buleleng. "Setelah itu baru akan membahas lebih serius persiapan dalam pilkada mendatang," imbuhnya.
"Rencananya Muscab setelah Nyepi, sekarang masih menunggu rekomendasi dari DPD. Baru setelah itu setiap keputusan harus diambil melalui rapat intern sebelum bermanuver politik," pungkasnya. (WDY)
