Menkeu Terima Petisi "Cabut Penghargaan Cukai Rokok"

Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menerima petisi yang menuntut pencabutan penghargaan cukai kepada industri rokok dari Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Melawan Kebohongan Industri Rokok di Jakarta, Kamis.

"Penghargaan itu bukan karena dia bayar cukai tetapi karena kepatuhannya," kata Bambang saat ditemui perwakilan KRB Melawan Kebohongan Industri Rokok di lobi Gedung Juanda I Kementerian Keuangan.    
Bambang juga berharap para pendukung pengendalian tembakau bisa mengajukan uji material Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai agar tarif cukai tembakau bisa dinaikkan.

Petisi yang dimulai di laman change.org itu telah didukung oleh lebih dari 20.000 orang.

"Penghargaan tersebut akan memicu peningkatan produksi dan semangat penjualan rokok yang bersifat adiktif. Ini akan bertentangan dengan semangat membangun Indonesia sebagai bangsa yang sehat," kata Ketua KRB Melawan Kebohongan Industri Rokok Kartono Mohamad.

Petisi itu dimulai menyikapi penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan kepada empat industri rokok pada acara Hari Kepabeanan Internasional ke-64 di Jakarta beberapa waktu sebelumnya.

"Mengandalkan cukai rokok sebagai penerimaan dan pembangunan negara menunjukkan Indonesia darurat untuk mengapasitasi kemampuan pemerintah dalam menggali potensi lain penerimaan negara," kata Sekjen KRB Melawan Kebohongan Industri Rokok Hery Chariansyah.

Menurut Hery, penghargaan kepada industri rokok terkesan aneh dan tidak wajar karena yang membayar cukai rokok adalah konsumen, bukan industri. Konsumen membeli rokok dengan harga dasar ditambah cukai ditandai pita cukai yang menempel pada bungkus rokok.

Selain itu, cukai tidak pernah masuk dalam struktur biaya produksi rokok yang menjadi beban industri. Karena itu, tidak layak bila industri rokok mendapat penghargaan sebagai pembayar cukai terbesar.

"Rokok adalah racun dan memiskinkan rakyat Indonesia. Menurut BPS, rokok adalah penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia. Tidak seharusnya industri penghasil racun dan meracuni mendapat penghargaan," katanya. (WDY)