Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi pemilihan kepala daerah kepada unsur camat, kades/lurah, bendesa pakraman, Forum Komunikasi antar-Umat Beragama, dan tokoh masyarakat Kota Denpasar.
"Suasana politik di Kota Denpasar telah berjalan secara wajar, kondusif dan sangat harmonis, sehingga hal ini dapat kita jaga bersama-sama serta wujudkan bersama pilkada yang harmonis di Kota Denpasar," kata Sekretaris Daerah Pemkot Denpasar Anak Agung Rai Iswara di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan momentum yang sangat tepat dan strategis dalam rangka menyongsong pemilihan kepada daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015.
"Pilkada merupakan tahapan pengejawatahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan lewat pengawasan dari Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum. Sehingga hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama yang nantinya pilkada bisa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Rai Iswara juga menyampaikan apresiasi terhadap semua pemangku kepentingan, TNI, Polri dan institusi terkait yang turut berperan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan untuk menciptakan iklim politik dan suasana yang kondusif.
Rai Iswara juga menyampaikan regulasi pelaksanaan pilkada harus dipahami bersama. Sehingga pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk terus menciptakan suasana yang damai, lewat pelaksanaan konsep Hindu yakni "Tri Kaya Parisuda" yang meliputi "Manacika" lewat berpikir yang baik, "Wacika" adalah berkata/berbahasa yang baik, koordinasi yang baik, serta "Kayika" dengan prilaku yakni pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan sebaik-baik.
Sementara Komisioner Bawaslu Provinsi Bali Wayan Widiyardana Putra mewakili Ketua Bawaslu Provinsi Bali mengatakan maksud dan tujuan kegiatan tersebut untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pilkada secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil dan berkualitas.
Ia mengatakan kegiatan itu untuk menyamakan persepsi serta menambah wawasan tentang pengawasan, penyelenggaraan pilkada yang melibatkan masyarakat dan seluruh komponen dalam penyelenggaraan pilkada mendatang.
"Kegiatan ini menjadi kegiatan prioritas yang dicanangkan Bawaslu Pusat dan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan taat aturan," katanya. (WDY)
