Jakarta (Antara Bali) - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan
Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Basarnas, BPLS, BPWS untuk
membahas rencana anggaran tahun 2016.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi V DPR RI menyetujui anggaran
Kemenhub, KemenPU dan PR, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG,
Basarnas, BPLS, BPWS.
Untuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
disepakati pagu anggaran RAPBN 2016 sebesar Rp178.223.000.000.000,
Kementerian Perhubungan sebesar Rp105.426.219.000.000, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar
Rp23.829.907.905.000, Basarnas sebesar Rp4.116.232.562.000, BMKG sebesar
Rp2.072.430.694.000, Badan Pelaksana BPLS Rp665.279.301.000, Bapel-BPWS
sebesar Rp318.550.954.000, .
"Komisi V DPR RI dan KemenPU dan PR, Kemenhub, Kemen Desa, PDT dan
Transmigrasi, BMKG, Basarnas, sepakat bahwa program dan kegiatan pada
masing-masing unit organisasi dalam tahun anggaran 2016 akan
disinergikan dan disesuaikan dengan masukan dari Komisi V DPR RI," kata
Ketua Komsi V DPR RI, Fary Djemi Francis saat membacakan hasil
kesimpulan rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Komisi V DPR RI dan KemenPUPR, Kemenhub, Kemen Desa, PDT dan
Transmigrasi, BMKG, Basarnas sepakat bahwa dokumen program dan kegiatan
yang telah disinergikan dan disesuaikan dengan sebagaimana yang
dimaksudkan diatas akan difinalisasi dan disampaikan kepada Komisi V DPR
RI sebelum rapat dengar pendapat dan rapat kerja penetapan program dan
alokasi anggaran RAPBN 2016.
"Komisi V DPR RI dan Kemenhub, KemenPU dan PR, Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi, BMKG, Basarnas, BPLS, BPWS sepakat bahwa usulan
realokasi anggaran yang dianggap perlu untuk dilakukan pada tahun
anggaran 2016 mendatang akan dlsampai dan dibahas lebih dulu dengan
Komisi V DPR RI," kata Fary. (WDY)
Komisi V DPR Sepakati Anggaran Mitra Kerja
Selasa, 29 September 2015 14:39 WIB