Inflasi Perdesaan Bali Lebih Kecil Dari Nasional

Denpasar (Antara Bali) - Inflasi perdesaan di Bali sebesar sebesar 0,17 persen pada bulan Juni 2015, jauh lebih kecil dibanding angka nasional pada bulan yang sama mencapai 0,82 persen.

"Dari 33 provinsi di Indonesia yang menjadi sasaran survei, 31 provinsi di antaranya mengalami inflasi dan dua provinsi mengalami deflasi," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panusunan Siregar di Denpasar, Jumat.

Ia mengatakan, inflasi perdesaan tertinggi terjadi Sumatera Selatan yakni sebesar 1,38 persen dan inflasi terendah di Maluku 0,14 persen.

Sementara Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami deflasi sebesar 0,08 persen dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 0,46 persen

Panasunan Siregar menambahkan, hasil pemantauan harga-harga di daerah perdesaan di Bali pada bulan Juni 2015 menunjukkan nilai tukar petani (NTP) mengalami kenaikan 0,86 persen dari 103,13 persen pada Mei 2015 menjadi 103,93 persen pada bulan Juni 2015.

Kenaikan tersebut berkat meningkatnya indeks harga yang diterima (lt) sebesar 0,98 lebih besar dari pada indeks harga yang dibayar (lb) bertambah 0,12 persen.

Dari lima subsektor yang menentukan pembentukan NTP Bali terdiri atas empat subsektor mengalami kenaikan dan satu subsektor yakni hortikultura menurun 0,57 persen.

Panasunan Siregar menambahkan, keempat subsektor yang mengalami kenaikan dalam pembentukan NTP terdiri atas subsektor tanaman pangan 2,21 persen, tanaman perkebunan rakyat 0,75 persen, peternakan 1,16 persen dan subsektor perikanan 0,22 persen.

NTP nasional pada bulan Juni 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen secara umum didorong oleh indeks harga yang diterima petani (lt) naik sebesar 1,15 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga yang dibayar petani (lb) sebesar 0,65 persen.

Nilai tukar petani diperoleh dari perbandingan indeks yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, sehingga semakin tinggi NTP dan semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

Selain itu juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangga, ujar Panasunan Siregar. (WDY)