"Satuan Polisi Pamong Praja agar bertindak sesuai dengan etika yang diatur dalam undang-undang," kata Sudikerta saat menjadi pembina upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-65, di Singaraja, Selasa.
Selain itu, ucap dia, masyarakat juga harus memahami tugas dari Satpol PP sehingga tidak terjadi benturan dengan masyarakat saat penegakan perda. " Koordinasi yang terpadu juga wajib diciptakan di lingkungan Satpol PP sendiri," ucapnya.
Sementara itu, Sudikerta membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Satpol PP harus melakukan perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak ke arah yang lebih baik.
"Selama ini citra yang tergambar terhadap Polisi Pamong Praja adalah sikap yang tidak simpati, kasar, beringas dan sewenang-wenang. Pandangan negatif ini harus segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Di sisi lain, tambah Mendagri, Polisi Pamong Praja merupakan PNS yang memiliki kemampuan dan kewenangan lebih, sehingga harus mengerahkan seluruh kemampuan dalam menegakkan perda untuk menciptakan ketenteraman dan keamanan masyarakat.
Selain itu, Kemendagri sebagai pembina Satpol PP, pada tahun 2015 telah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada 54 daerah yang terdiri atas tiga provinsi, sembilan kota dan 42 kabupaten, dengan total anggaran Rp126 miliar untuk pembangunan kantor serta menunjang sarana dan prasarana lainnya.
Dia berharap dengan adanya dukungan dana tersebut dapat menjadi pendorong pemerintah daerah untuk semakin memperhatikan eksistensi Satpol PP sehingga tugas dan koordinasi dapat dijalankan dengan optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sudikerta yang juga didampingi oleh Bupati Buleleng Agus Suradnyana menyerahkan hadiah dan uang pembinaan kepada empat orang Satpol PP Kabupaten Buleleng yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. (WDY)
Pewarta: Oleh Ni Luh Rhismawati: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
