Jimbaran (Antara Bali) - Pertemuan Forum Alliance Financial Inclusion (AFI) yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sangat mendukung peningkatan akseptabilitas mayarakat miskin terhadap lembaga keuangan.
"Kami melihat Forum AFI kedua yang kini digelar di Bali, akan mendukung program kita dalam rangka meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lembaga keuangan," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution saat jumpa pers di Hotel Ayana Jimbaran, Bali, Senin.
Karena itu, kata Darmin, Indonesia sangat bersemangat menjadi tuan rumah dalam Forum AFI kedua. Darmin melihat forum tersebut memiliki arti penting karena akan menjadi bahan dalam pertemuan kelompok negara berkembang G-20 di Seoul, Korea Selatan, pada bulan November mendatang.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi tidak hanya teknis perbankan, namun juga soal "enklusivitas" yakni sikap budaya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami jasa perbankan.
Masyarakat umumnya masih merasa tidak layak untuk mengakses layanan lembaga keuangan mikro. Akibatnya, mereka belum melihat pentingnya menabung atau meminjam uang lewat perbankan.
Padahal, lanjut dia, jika masyarakat sudah masuk ke perbankan, bisa lebih mengenal fasilitas jasa keuangan perbankan lainnya. Disebutkan, saat ini baru sekitar 48 persen penyertaan masyarakat ke perbankan.
Atas tantangan berat itu, kata dia, pihaknya di Bank Indonesia akan terus berupaya merangkul masyarakat untuk mendukung program menabung dan memanfaatkan jasa perbankan lainnya.
Ia juga mengaku akan terus melaksanakan program edukasi untuk lebih memupuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
Darmin mengingatkan, jika hanya mengandalkan uang yang dimiliki tanpa mau memanfaatkan perbankan, tentu suatu usaha akan sulit diharapkan bisa berkembang.
Dia menegaskan bahwa komitmen Indonesia untuk membantu masyarakat miskin sudah dilaksanakan lebih dari 40 tahun.
"Tepatnya tahun 1965 ketika BI melakukan program kredit mikro yang bertujuan meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan memperkuat lembaga keungan di desa-desa," kata Darmin menjelaskan.(*)
