Denpasar (Antara Bali) - Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali (FKKPB), Kamis (5/2) menggelar rapat penyusunan program di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, dihadiri pimpinan beserta humas instansi pemerintah baik sipil, militer dan Kepolisian serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
   Rapat penyusunan program yang dipimpin Sekretaris FKKPB, Dewa Darmadi dan didampingi pejabat humas sipil dan militer tersebut membahas agenda rutin pertemuan, program kerja organisasi baik dalam peningkatan kualitas kehumasan, studi banding dan juga kegiatan sosial kemasyarakatan.
  Dewa Darmadi pada kesempatan itu memberikan kesempatan kepada hadirin untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing untuk dijadikan keputusan sekaligus agenda kerja FKKPB tahun 2015 ini.
  Wakil Ketua FKKPB I Made Tinggal Karyawan mengemukakan, pertemuan sebaiknya dilaksanakan sekali dalam sebulan secara bergilir, dengan pertimbangan jangka waktu tersebut cukup ideal, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat sehingga spirit kebersamaan tetap terjaga.
   "Dengan pertemuan sekali sebulan juga dapat menjaga kontinuitas pelaksanaan program kerja terkait peningkatan kualitas kehumasan melalui pendidikan kehumasan dan pengembangan diri, tetapi yang tidak kalah penting melakukan misi sosial kemanusiaan,' ujar Made Tinggal yang juga Kepala Perum LKBN Antara Bali.
   Menurut dia, program pengembangan dan perluasan keanggotaan organisasi juga perlu dipikirkan sehingga segenap potensi kehumasan di daerah ini bisa dibangun dan dikembangkan, sebagai salah satu kekuatan yang dapat mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah.
   Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Pemkab Jembrana Made Gede Budhiarta mengemukakan perlunya organisasi ini dibangun dan dikembangkan berdasarkan spirit nilai- nilai tradisi kegotongroyongan, sebagai jiwa organisasi yang sarat nilai untuk membangun sikap kekitaan (kebersamaan).
Â
   Menurut dia, apapun agenda kerja yang akan dilaksanakan harus dengan spirit "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" dan "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh' sehingga peran organisasi ini dapat melampaui segala tantangannya.
   "Kegiatan 'outbound' merupakan salah satu wahana yang bagus untuk membangun sikap menyame braya (kebersamaan) sesuai dengan nilai- nilai tradisi kita," ujarnya.
 Ni Luh Iniwati dari KPID setuju perlunya menggelar pelatihan kehumasan dan pengembangan diri dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya, karena setiap pejabat humas harus terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara lebih baik.
 Peserta dari KPA mengingatkan perlunya misi sosial kemanusiaan diarahkan untuk membantu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan dan ikut mengatasi penyakit Aids yang penyebarannya kian mengkhawatirkan di daerah ini.
 Menurut Kabag Humas Pemkab Tabanan, Putu Dian Setiawan, misi sosial memang perlu mendapat perhatian besar organisasi yang baru berdiri ini terkait dengan mengatasi masalah sampah, bedah rumah dan lainnya yang giat dilaksanakan pemerintah daerah.
 Seluruh peserta dapat menyetujui rapat rutin dilaksanakan sekali sebulan dengan kesepakatan rapat bulan depan (Maret) tuan rumah Pemkab Badung, melaksanakan misi kemanusiaan, pelatihan kehumasan, kegiatan outbound, kunjungan ke dapur media massa dan menjalin hubungan antarlembaga di Bali, diharapkan dilaksanakan Juni dan September 2015 ini. (WDY)
